Tak Perlu Izin Jokowi, 4 Menteri Bisa Hadir Jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri untuk hadir di sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Rencananya pemanggilan dilakukan pada Jumat (5/4/2024).

Lantas apakah menteri-menteri terkait tersebut perlu izin Presiden Jokowi untuk hadir berbicara di dalam sidang?

Baca Juga:

Gudang yang Meledak Bukan Milik Yon Armed, Begini Klarifikasi Pangdam Jaya

Menanggapi pertanyaan ini, Stafsus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono menegaskan, menteri bisa langsung hadir tanpa perlu ada izin presiden.

"Tidak perlu karena MK memang dapat memanggil siapa pun yang dianggap perlu didengar keterangannya," kata Dini kepada wartawan, Selasa (2/4/2024).

Dini mengatakan, pemerintah menghormati panggilan MK terhadap sejumlah menteri yang dibutuhkan keterangannya dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

"Pemerintah berharap dengan kehadiran sejumlah menteri tersebut, MK dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh terkait latar belakang dan implementasi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah," kata Dini.

Empat Menteri Jokowi

Baca Juga: Bukber Bareng Jokowi di Istana, Ketua Projo Sebut Ada Laporan soal Pilpres: Tak Terlalu Penting

Sebelumnya, sebanyak empat menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konsitusi (MK).

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan para menteri itu akan dihadirkan pada Jumat pekan ini.

"Kepada para pihak perlu disampaikan hari Jumat akan dicanangkan pemanggilan pihak-pihak yang diperlukan oleh MK," kata Suhartoyo dalam ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Baca Juga:

BREAKING NEWS! Persija Jakarta dan 3 Klub Indonesia Disanksi Berat FIFA, Ini Hukumannya

Dia menjelaskan berdasarkan hasil rapat hakim, ada empat menteri yang akan dipanggil untuk dihadirkan, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).