Mulai dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako. Lalu, ada belanja terkait tahapan pemilu, IKN, serta pembayaran kontrak tahun jamak.
Selain itu, belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan (availability payment/AP), daerah otonomi baru/kementerian/lembaga baru, serta untuk menunjang produksi beras dan jagung.
Tak cukup sampai disitu, Sri Mulyani juga sempat mengungkap alasan dana program perlinsos mencapai Rp479 triliun pada tahun ini, namun dana yang dikelola Kemensos hanya Rp78 triliun.
Ia menyebut ratusan triliun anggaran itu dibagi dalam berbagai kategori, seperti pendidikan, kesehatan, hingga sosial. Perlinsos yang dikelola Kemensos tersebut menurutnya benar Rp78 Triliun.
Ia juga menjelaskan anggaran terbesar yang dipakai dari Rp479 triliun lebih banyak diberikan untuk warga dalam bentuk subsid. Mulai dari listrik, gas, dan BBM yang mencapai Rp 300 miliar.
4. Tri Rismaharini
Menteri Sosial Tri Rismaharini adalah lulusan Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Ia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana.
Tepatnya mengambil jurusan Manajemen Pembangunan Kota di kampus yang sama. Kemudian, dari sana, Risma juga menerima gelar kehormatan, Doktor Honoris Causa.
Risma sudah lama ada di bangku pemerintahan, termasuk menjadi Wali Kota Surabaya. Adapun saat ini, ia aktif menjabat Mensos serta Ketua DPP PDIP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
Baca Juga: Singgung Presiden Bagi Bansos Demi Paslon Tertentu, Romo Magnis: Mirip Karyawan Curi Uang Kas Toko
Dalam rapat Komisi VIII DPR pada 19 Maret 2024, Risma mengaku tak tahu soal bansos jelang Pilpres 2024. Ia menyebut anggaran bansos besar, namun Kemensos tidak memegangnya.
Ia menjelaskan pemerintah setiap awal tahun memang mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bansos. Adapun untuk penyaluran 2024, SPM dikeluarkan per tanggal 26 Januari.
Oleh karenanya, menurut Risma wajar jika bansos selalu disalurkan setiap awal tahun. Hanya saja, kali ini bertepatan dengan tahun politik. Kemensos sendiri, lanjutnya, diberikan amanat lain.
Mereka diberi tugas untuk menjalankan Program Perlindungan Sosial. Selain itu, Risma juga menegaskan dirinya dan Kemensos tidak ikut campur atau tak tahu menahu soal bansos di luar ini.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
Berita Terkait
-
Sebut Menteri ESDM Kader PDIP, Deddy Sitorus Langsung 'Sentil' Bahlil Saat Rapat
-
Jadi Saksi Ahli Kubu Ganjar di MK, Kritik Pedas Romo Magnis Sebut Jokowi Bak Pemimpin Mafia
-
Sebut Menteri ESDM Kader PDIP, Bahlil Kena Semprot DPR
-
Singgung Presiden Bagi Bansos Demi Paslon Tertentu, Romo Magnis: Mirip Karyawan Curi Uang Kas Toko
-
Saksi Anies-Cak Imin Kena Sindiran Ketua MK di Sidang Sengketa Pilpres 2024: Sudah Terlambat, Minta Cepat Pula
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
-
DPR 'Sentil' Menkeu Purbaya, Sebut Kebijakan Rp200 Triliun Cuma Jadi Beban Bank & Rugikan Rakyat!
-
Ivan Gunawan Blak-blakan: Dijauhi Teman Pesta Usai Hijrah dan Risih Dipanggil 'Haji'
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024