Suara.com - Politik identitas masih digunakan oleh sejumlah pasangan calon kepala daerah yang berkompetisi di Pilkada serentak 2024. Temuan KPU Jawa Barat, politik identitas terjadi secara merata di desa dan kota.
Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Barat, Hedi Ardia menyebutkan bahwa politik identitas masih dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk meraih simpati masyarakat.
"Beberapa waktu yang lalu saya sempat hadir dalam kegiatan debat publik di salah satu kabupaten di Jawa Barat, dengan lantang salah satu pendukung paslon bupati itu meneriakan pilih putra daerah. Jadi selalu isu-isu identitas seperti itu yang nampaknya masih ingin dijual oleh para politisi dalam meraih simpati masyarakat," kata Hedi dalam diskusi publik Literasi Pemuda Indonesia (LPI) secara virtual, Selasa (18/11/2024).
Menurut Hedi, politisasi identitas yang berbasis agama, etnis, maupun budaya tertentu seringkali menyentuh emosi dan rasa kebanggaan komunitas pada masyarakat. Itu sebabnya aksi-aksi politik identitas masih terus dilakukan.
Selain itu juga membuat para pihak yang punya kepentingan menjadikan politik identitas sebagai alat untuk mobilisasi dukungan, terutama masyarakat yang memiliki keragaman tinggi. Faktor literasi politik juga menurut Hedi turut jadi penyebabnya. Dia mengatakan bahwa literasi politik masyarakat di daerah masih sangat rendah.
"Apalagi kalau kita melihat rata-rata pendidikan masyarakat kita itu masih di bawah sekolah menengah atas. Itu artinya mereka sangat mudah sekali terpengaluh oleh narasi yang sederhana namun bisa membelah kohesivitas sosial," tuturnya.
Namun, masyarakat dengan tingkat pendidikan rata-ratablukusan perguruan tinggi juga bisa ikut 'termakan' dengan isu politik identitas. Oleh sebab itu, Hedi menekankan pentingnya terus menerus edukasi mengenai politik identitas karena relaitanya masih banyak paslon melancarkan tindakan tersebut selama kampanye Pilkada 2024 ini.
"Yang banyak kami temukan juga bahwa di dalam kegiatan kampanye-kampanye yang dilakukan oleh paslon dan tim suksesnya itu masih juga menggunakan isu-isu yang mengarah kepada politik identitas, baik itu kampanye terbuka ataupun kampanye dengan metode pertemuan terbatas. Itu yang terjadi di lapangan," tuturnya.
Berita Terkait
-
Sindir Jokowi Bagi-bagi Kaos, Prof Henri Subiakto: Mantan Presiden Bukan Sibuk Ceramah di Kampus Malah jadi Timses
-
Sebut WHO Siapkan Pandemi Baru Pakai Senjata Biologis, Epidemiolog UI Skakmat Dharma Pongrekun: Gak Pantas jadi Cagub!
-
Sebut Banyak Orang Iseng Kirim Aduan ke Nomor WA 'Lapor Mas Wapres' Gibran, Istana: Laporannya Main-main
-
Sebut WHO Rancang Pandemi Baru, Epidemiolog UI Tepis Ucapan Dharma Pongrekun: Itu Omong Kosong
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan