Suara.com - Politik identitas masih digunakan oleh sejumlah pasangan calon kepala daerah yang berkompetisi di Pilkada serentak 2024. Temuan KPU Jawa Barat, politik identitas terjadi secara merata di desa dan kota.
Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Barat, Hedi Ardia menyebutkan bahwa politik identitas masih dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk meraih simpati masyarakat.
"Beberapa waktu yang lalu saya sempat hadir dalam kegiatan debat publik di salah satu kabupaten di Jawa Barat, dengan lantang salah satu pendukung paslon bupati itu meneriakan pilih putra daerah. Jadi selalu isu-isu identitas seperti itu yang nampaknya masih ingin dijual oleh para politisi dalam meraih simpati masyarakat," kata Hedi dalam diskusi publik Literasi Pemuda Indonesia (LPI) secara virtual, Selasa (18/11/2024).
Menurut Hedi, politisasi identitas yang berbasis agama, etnis, maupun budaya tertentu seringkali menyentuh emosi dan rasa kebanggaan komunitas pada masyarakat. Itu sebabnya aksi-aksi politik identitas masih terus dilakukan.
Selain itu juga membuat para pihak yang punya kepentingan menjadikan politik identitas sebagai alat untuk mobilisasi dukungan, terutama masyarakat yang memiliki keragaman tinggi. Faktor literasi politik juga menurut Hedi turut jadi penyebabnya. Dia mengatakan bahwa literasi politik masyarakat di daerah masih sangat rendah.
"Apalagi kalau kita melihat rata-rata pendidikan masyarakat kita itu masih di bawah sekolah menengah atas. Itu artinya mereka sangat mudah sekali terpengaluh oleh narasi yang sederhana namun bisa membelah kohesivitas sosial," tuturnya.
Namun, masyarakat dengan tingkat pendidikan rata-ratablukusan perguruan tinggi juga bisa ikut 'termakan' dengan isu politik identitas. Oleh sebab itu, Hedi menekankan pentingnya terus menerus edukasi mengenai politik identitas karena relaitanya masih banyak paslon melancarkan tindakan tersebut selama kampanye Pilkada 2024 ini.
"Yang banyak kami temukan juga bahwa di dalam kegiatan kampanye-kampanye yang dilakukan oleh paslon dan tim suksesnya itu masih juga menggunakan isu-isu yang mengarah kepada politik identitas, baik itu kampanye terbuka ataupun kampanye dengan metode pertemuan terbatas. Itu yang terjadi di lapangan," tuturnya.
Berita Terkait
-
Sindir Jokowi Bagi-bagi Kaos, Prof Henri Subiakto: Mantan Presiden Bukan Sibuk Ceramah di Kampus Malah jadi Timses
-
Sebut WHO Siapkan Pandemi Baru Pakai Senjata Biologis, Epidemiolog UI Skakmat Dharma Pongrekun: Gak Pantas jadi Cagub!
-
Sebut Banyak Orang Iseng Kirim Aduan ke Nomor WA 'Lapor Mas Wapres' Gibran, Istana: Laporannya Main-main
-
Sebut WHO Rancang Pandemi Baru, Epidemiolog UI Tepis Ucapan Dharma Pongrekun: Itu Omong Kosong
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024