Politikus Partai Demokrat, Soeyoto, mengomentari perihal prediksi proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bisa mangkrak karena belum ada investor yang serius.
Institute for Development of Economics and Finance atau Indef menilai IKN berpotensi mangkrak karena belum ada investor yang serius menanamkan modalnya.
Economics and Public Policy Researcher Indef Nailul Huda menilai akan banyak Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN yang digelontorkan pemerintah karena banyaknya investor asing yang mundur dari proyek IKN.
“Kami rasa ke depan akan banyak proyek nasional yang mangkrak pembangunannya, termasuk IKN. Tidak hadirnya investor dan keterbatasan APBN akan membuat IKN mangkrak dan terbengkalai,” terangnya kepada Bisnis, Senin (10/7/2023).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp6 triliun untuk gedung dan bangunan dalam pos Belanja Modal. Dana jumbo itu salah satunya untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak memerinci besaran anggaran yang dikucurkan untuk IKN, namun anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan Gedung kantor kawasan IKN oleh Kementerian PUPR.
“Gedung dan bangunan Rp6 triliun ini terutama untuk IKN yang dibangun oleh PUPR,” papar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (10/7/2023).
Menanggapi hal tersebut, Soeyoto curiga pembangunan IKN secara besar-besaran hingga sejauh ini sumber dananya berasal dari APBN.
Padahal, Presiden Joko Widodo sendiri berjanji untuk mengalokasikan APBN untuk proyek pemindahan ibu kota negara itu hanya sebesar 20%.
Baca Juga: Jokowi Sebut Banyak Investor Kepincut Bandara Kertajati
“Jadi yang bangun besar-besaran sampai sejauh ini dananya dari APBN? Padahal janji Presiden Jokowi dana APBN untuk IKN hanya 20%,” ujar Soeyoto, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @soeyoto1 pada Selasa (11/7/2023).
Berita Terkait
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Inovasi Terbaru Kecantikan Wajah, Volulift 2.0 Resmi Diperkenalkan
-
Paradoks Jajanan SD versus MBG: Mengapa Proyek Besar Justru Rawan Keracunan?
-
Pati Kompak! Ratusan Ormas Deklarasi Damai di Alun-alun, Tegaskan Tolak Aksi Provokatif
-
Dari Panggung KKI 2026, Belasan UMKM Sumsel Membidik Pasar Nasional hingga Ekspor
-
Cek Kesehatan Gratis Efektif Deteksi Dini dan Eliminasi Kasus TBC di Tangsel
-
Karhutla Sumsel Belum Terkendali, 8 Lokasi Masih Terbakar, Air Makin Menipis
-
Guncang Lima Kota Besar, Deddy Corbuzier Bawa Invasi Indonesia Podcast Festival 2026 ke Luar Jakarta
-
Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar Pembayaran, tapi Dongkrak PAD
-
Indonesia - China Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Pertahanan
-
Praperadilan Febrie: Ahli Sebut TPPU Pasca 2026 Wajib Pakai Pasal 607, Bukan UU Lama