Geger di Medsos Komisaris Kantongi Rp8,3 M Per Bulan, PKS: Kalau Benar, Artinya Keuntungan Dinikmati Elite Pertamina

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit struktur gaji serta tunjangan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mencapai miliaran rupiah per bulan. 

BPK, kata Mulyanto, perlu memeriksa apakah penetapan besaran gaji Ahok selama ini sudah sesuai peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

“Pertamina juga sebaiknya mengklarifikasi pemberitaan mengenai gaji Komisaris Utama Pertamina yang viral di medsos dan media massa lainnya. Apa benar gaji Ahok dan anggota komisaris lainnya sebesar Rp8,3 miliar. Kalau berita ini benar maka sungguh ironis sekali,” kata Mulyanto dalam keterangannya, dikutip Liberte Suara, Jumat (4/8/2023).

Mulyanto mengaku prihatin bila besaran gaji komisaris dan direksi Pertamina mencapai miliaran rupiah per bulan. Sebab besaran gaji yang diterima tidak sebanding dengan prestasi yang dihasilkan.

Hingga kini Pertamina masih menyisakan pekerjaan rumah besar yang belum selesai, seperti realisasi lifting minyak yang terus turun meskipun target sudah dikurangi setiap tahun, kebakaran kilang minyak di beberapa tempat hingga sering terjadi kekosongan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan kelangkaan gas melon 3 kg seperti yang baru-baru ini terjadi di beberapa wilayah

“Itu semua menjadi bahan cemoohan masyarakat. Apalagi Dirut Pertamina baru saja mengumumkan bahwa tahun lalu (2022) Pertamina mencapai keuntungan terbesar sepanjang sejarah. Artinya, keuntungan yang besar dari Pertamina itu dinikmati secara seenaknya oleh elite Pertamina,” ujar Mulyanto.

Harusnya, sambung dia, sesuai konstitusi kekayaan alam yang dikuasai negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Bukan kemakmuran segelintir orang para pengurus BUMN Migas. Jangan sampai penerimaan negara dari sumber daya alam kita dinikmati dan menjadi bancakan oleh segelintir penguasa.

“Ini melukai rasa keadilan kita, di tengah masyarakat yang kesulitan karena kelangkaan gas melon 3 kg bersubsidi serta harga BBM yang kembali merangkak naik,” pungkas Mulyanto.

Baca Juga: Dulu Paling Rajin Kritik, Kini PSI Gembira Didatangi Prabowo, Pengamat: Pertemuan Ini Menunjukkan...