Pasca Tsunami, Menpar: Ini Momen Tepat Atur Tata Ruang Pariwisata Pesisir

Suara.com - Bencana tsunami yang melanda Selat Sunda dinilai menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Menteri Pariwisata, Arief Yahya juga menilai inilah momen terbaik untuk mengatur tata ruang pariwisata di pesisir. Khususnya kawasan pesisir Selat Sunda.

Hal itu disampaikannya di Mutiara Carita Cottages saat meninjau kerusakan amenitas akibat tsunami, Kamis (27/12/2018). Mutiara Carita Cottages terpantau mengalami kerusakan berat di bagian fasilitas penginapan yang menghadap laut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam peninjauan dampak Tsunami Selat Sunda juga mengunjungi cottage ini.

Menurut Menpar, Indonesia masih rawan bencana tsunami. Oleh karena itu, Menpar meyakinkan pihaknya akan tegas dalam menerapkan aturan tata ruang sektor pariwisata di kawasan pesisir. Khususnya di pesisir Selat Sunda.

Sebab, sebelum tsunami, banyak obyek wisata yang jaraknya sangat dekat dengan bibir pantai dan diduga tidak memiliki izin pula.

"Bela sungkawa kami ucapkan sedalam-dalamnya kepada korban jiwa. Kejadian ini pasti ada 'Blessing in Disguise (berkah tersembunyi)'. Kita akan menata ulang dari nol tata ruang pariwisata di pesisir Selat Sunda," tutur Menpar.

Ia berharap, ke depan pemerintah pusat dan daerah bersikap tegas dalam menegakan aturan. Jangan sampai memberikan izin sembarang kepada objek wisata di bibir pantai. Objek wisata yang berdiri tanpa izin juga tidak boleh dibiarkan.

"Objek wisata di pesisir idealnya memiliki jarak minimal 100 meter dari sempadan bibir pantai. Namun saya mengamati banyak objek yang berdiri bahkan tepat di bibir pantai," ujarnya.

Menpar juga sudah menginstruksikan pemulihan sektor parisiwata di pesisir Selat Sunda. Tanjung Lesung ditargetkan kembali bergairan paling lambat tiga bulan setelah selesai masa pemulihan.

Baca Juga: Pariwisata Terus Tumbuh, Kemenpar Optimis Sambut 2019

Pada saat itu, Kemenpar akan melakukan promosi besar-besaran untuk merealisasikan target tersebut. Namun saat ini pihaknya memang sudah mencabut dan menghentikan semua bentuk promosi pariwisata pesisir Selat Sunda.

"Sesuai aturan, wilayah terdampak bencana kita cabut promosinya. Nanti setelah tahap pemulihan, kita akan gencar mempromosikannya kembali," jelas Menpar.

Kemenpar saat ini masih terus berkoordinasi dengan kementerian dan instansi terkait lain dalam proses tanggap darurat. Kemenpar belum bisa memastikan kapan proses pemulihan pariwisata di kawasan terdampak tsunami Selat Sunda.

Namun, Kemenpar sudah menjadwalkan rapat koordinasi khusus seusai berakhirnya masa tanggap darurat pada 7 atau 8 Januari 2019 mendatang. Yang dibahas langkah-langkah pemulihan untuk Tanjung Lesung dan sekitarnya.

"Kita sudah ada pengalaman saat menangani wilayah terdampak bencana alam seperti di Bali, NTB, dan Palu Donggala. Nanti kami mengundang elemen terkait meliputi akademisi, pelaku usaha, pemerintah, komunitas dan media," sebutnya.

Menpar menyebut, ada tiga hal yang akan menjadi prioritas utama pemulihan kawasan wisata terdampak tsunami Selat Sunda. Ketiga strategi itu adalah pemulihan dari sisi SDM atau kelembagaan, lalu pemulihan pemasaran dan yang terakhir adalah destinasi terdampak.

“Strategi pemulihan ini dilakukan saat masa tanggap darurat selama 14 hari selesai. Yang kita pulihkan adalah SDM dan kelembagaannya. Baru kita masuk ke strategi pemulihan pemasaran dan destinasi terdampak. Sesudah itu, kita berikan trauma healing bagi masyarakat sekitar destinasi wisata, termasuk para pekerja di sektor industri pariwisata. Seperti pegawai-pegawai hotel, komunitas dan Industri pariwisata itu sendiri,” paparnya.