5 Tantangan Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi, Mana yang Tersulit?

Suara.com - Pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjadi metode yang diterapkan di hampir seluruh sekolah di Indonesia selama pandemi Covid-19. Hal tersebut haruslah dilakukan, demi melindungi siswa dari risiko penularan dan penyebaran virus corona.

Terkait hal ini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan jika dalam prosesnya, berbagai tantangan pun dihadapi, baik oleh para siswa, guru, orangtua murid, sekolah, hingga dinas pendidikan di wilayah masing-masing.

Hal tersebut terlihat melalui data dan fakta di lapangan yang dikumpulkan KPAI, saat melakukan serangkaian pengawasan di 42 wilayah Indonesia. Dalam sesi webinar bertajuk 'Sukses Belajar di Masa Pandemi, Bagaimana Caranya?' yang diselenggrakan oleh Suara.com, Jumat (6/11/2020), Retno pun menjabarkan berbagai penemuan KPAI temukan, yang bisa menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh pihak, untuk mencapai kesuksesan siswa dalam melakukam PJJ selama pandemi.

1. Kondisi psikologis
Pada PJJ fase pertama, kata Retno, KPAI tak melihat adanya perubahan yang signifikan, karena para siswa sudah sempat melakukan pembelajatan tatap muka selama kurang lebih 9 bulan. Saat pandemi dimulai, mereka mulai melakukan PJJ selama kurang lebih 2-3 bulan.

Namun, tantangan muncul saat PJJ fase kedua dimulai. Di mana anak-anak memulai tahun ajaran baru yang semuanya berubah. Mulai dari kelas, teman-teman, guru, mata pelajaran, bahkan sekolah baru bagi siswa yang baru lulus dari tingkat sebelumnya.

Belum lagi dengan adanya berbagai tuntutan yang terus-menerus diberikan, mulai dari tugas, hingga sulitnya meminta bantuan pada orang lain, karena mereka belum pernah berinteraksi satu sama lain sebelumnya. Hal ini lantas membuat siswa merasa tertekan.

"Nah yang paling tertekan dari data kami anak kelas 3 SMP maupun SMA, juga anak-anak kelas 6. Karena mereka ada tekanan dari kluarganya, yang kedua mereka ternyata ada pada posisi dituntut atau diancam untuk ujian. Itu yang membuat anak-anak ini kemudian menjadi stres," jelasnya.

2. Peran orang tua dan siswa
Di masa pandemi ini, kata Retno, tak sedikit orangtua yang masih memberikan target-target khusus terhadap anak tanpa memahami kesulitan anak itu sendiri.

"Oleh karena itu, di masa pandemi ini seharusnya orangtua tidak memiliki target-target khusus terhadap anaknya, seperti target seorang dewasa. Kepentingan orangtua untuk anaknya jadi yang the best, untuk anaknya ranking, harusnya lupakan," ungkap dia lagi.

Baca Juga: Dinilai Bisa Bikin Siswa Bunuh Diri, FSGI Minta Guru Kurangi Tugas Sekolah

Sebaliknya, di masa pandemi seperti sekarang ini, yang paling penting adalah cara untuk membahagiakan anak. Ketika anak bahagia, lanjut Retno, maka imunnya akan kuat, dan ketika imunnya kuat, dia bisa belajar apapun.

3. Kesenjangan fasilitas penunjang
Meski saat ini sudah merupakan era digital, namun menurut data KPAI, 50 persen anak-anak yang berada di luar Jawa tidak terlayani PJJ secara daring. Jadi, mereka tidak bisa mengakses pelajaran melalui daring karena berbagai alasan.

"Banyak sekali anak-anak yang nggak punya gadget, nggak punya alatnya. Nomornya saja nggak ada, kuota gratisnya mau diisi ke mana. Jadi ini akhirnya bantuan itu tidak sampai. Selain itu, di beberapa wilayah juga susah sinyal," kata dia menjelaskan.

Sehingga, tambah Retno, bisa dilihat masih adanya disparitas digital, di kalangan anak-anak dari keluarga miskin dan kaya.

"Ini adalah fakta bahwa disparitas ini ada dari sebelum pandemi dan diperparah pada saat pandemi," ungkapnya.

4. Sosialisasi mengenai PJJ yang belum maksimal
Berbagai upaya yang dilakukan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) patut diapresiasi. Namun menurut Retno, setelah KPAI mendatangi 42 wilayah di Indonesia, sosialisasi mengenai PJJ ternyata belum maksimal dilakukan.

"Salah satunya adalah surat edaran Sekjen Kemdikbud No. 15 Tahun 2020, itu sebenarnya menunjukkan dengan jelas apa itu PJJ dan seperti apa mekanismenya. Mulai dari anaknya, orangtuanya, gurunya, sekolahnya, dinasnya. Tapi dari 42 wilayah, mayoritas guru dan kepala sekolah nggak tahu tentang peraturan ini," jelasnya.

5. Belum diterapkannya kurikulum darurat di sekolah-sekolah
Lebih lanjut, Retno melihat bahwa di salah satu wilayah di Cilegon, Banten, mereka sudah menerapkan kurikulum darurat, yakni kurikulum 2013 yang disederhanakan dan disesuaikan dengan masa pandemi.

Sayangnya, dari 42 wilayah yang didatangi KPAI, hanya 2 sekolah yang menerapkannya karena sudah mendapatkan petunjuk jelas dari dinas pendidikannya dan 6 sekolah menerapkan tanpa petunjuk.

"Sisanya, Dinas atau Kemdikbudnya tidak memberi pengarahan ke sekolah terkait hal ini, akhirnya sekolah tuh nggak berani. Jadi mereka masih pakai kurikulum 2013 yang berat diterapkan di kondisi ini," tutupnya.