Suara.com - Kartu BPJS Kesehatan jadi polemik karena jadi syarat wajib untuk membeli dan kredit rumah, tanah dan bangunan. Syarat ini dianggap menyusahkan dan mempersulit masyarakat.
Anggapan menyusahkan ini dibantah Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Teuku Taufiqulhadi, yang mengatakan kartu Askes hingga kartu KIS juga bisa digunakan untuk syarat membeli rumah.
Ini karena kartu-kartu tersebut masuk dalam bagian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Boleh menggunakan BPJS Kesehatan, kartu Askes, kartu KIS," ujar Taufiqulhadi dalam acara diskusi FMB 9, Kamis (24/2/2022).
Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya sudah memutuskan dan berdiskusi dalam proses jual beli rumah, properti, ataupun tanah tidak perlu semua pihak yang memiliki kartu kepesertaan JKN, melainkan cukup hanya pembeli saja.
Sehingga dalam kegiatan jual beli ada penjual, pembeli, saksi, hingga badan hukum, maka yang wajib melampirkan persyaratan peserta JKN hanyalah pembeli saja.
"Sejauh ini kami koordinasi dengan Prof. Gufron (Direktur Utama BPJS Kesehatan) cukup di situ. Ini karena dalam Inpres disebut pemohon, apabila pembeli lebih dari satu, melampirkan masing-masing kartu BPJS," jelas Taufiqulhadi.
Ia menambahkan, jika dalam pengajuan pembelian berkas jual beli tanah, properti, maupun rumah pembeli tidak bisa melampirkan kepesertaan JKN seperti BPJS Kesehatan, Taufiqulhadi pastikan berkas akan tetap diproses.
"Berkas akan tetap diproses, tapi pada waktu pengambilan (berkas) nanti harus melampirkan BPJS Kesehatan," pungkasnya.
Baca Juga: Ali Ghufron Mukti: Inpres Nomor 1 Tahun 2022 Dorong Masyarakat Sadari Pentingnya Jaminan Kesehatan
Perlu diketahui aturan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2022 mendatang, sesuai isi Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2022.
Berita Terkait
-
Terancam Gagal Bayar, Purbaya Siapkan Tambahan Anggaran Rp 20 Triliun ke BPJS Kesehatan
-
Alarm Diabetes Indonesia: Skrining BPJS Belum Mampu Menjangkau Jutaan Kasus Tersembunyi?
-
Tingkatkan Kenyamanan Peserta, BPJS Kesehatan Resmikan Layanan PIONIR di Kantor Cabang Mataram
-
Antrean Mobile JKN Semrawut hingga Obat Kosong, Komnas HAM Beri Nilai 67,1 untuk BPJS
-
Komnas HAM Soroti Potensi Diskriminasi di Layanan BPJS Kesehatan, Hambatan NIK Jadi Masalah
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu
-
5 Fakta Mahasiswa KKN Tenggelam di Sungai Rawas, Perahu Terbalik Usai Tabrak Kayu
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim