Subjek pajak PPh 21 adalah orang pribadi yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri, termasuk karyawan.
Definisi lengkap mengenai aturan ini tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
Bagi sebagian karyawan, istilah PPh 21 mungkin terdengar asing. Yang mereka pahami hanya sebatas adanya potongan pajak yang tercantum dalam slip gaji bulanan.
Namun, bagi pihak perusahaan atau divisi HRD, istilah ini tentu sudah sangat familiar karena berkaitan langsung dengan kewajiban perusahaan sebagai pemotong pajak.
Mekanisme Pembayaran PPh 21
PPh 21 wajib dibayarkan oleh setiap individu yang menerima penghasilan. Besarannya berbeda-beda, tergantung jumlah pendapatan masing-masing karyawan.
Oleh sebab itu, perusahaan berkewajiban melakukan pemotongan langsung dari gaji bulanan karyawan untuk kemudian disetorkan ke kas negara.
Perusahaan juga memiliki kewajiban memberikan bukti pemotongan PPh 21 kepada karyawan terkait. Informasi tersebut biasanya tercantum dalam slip gaji bersama rincian potongan lain.
Selain itu, di akhir tahun pajak, perusahaan akan memberikan bukti pemotongan yang merangkum total PPh 21 yang telah dipotong sepanjang tahun berjalan.
Siapa Saja yang Wajib Membayar PPh 21?
Meskipun PPh 21 umumnya dikenal sebagai potongan untuk pegawai tetap, cakupannya sebenarnya jauh lebih luas.
Baca Juga: Tiga Solusi Vokalis Efek Rumah Kaca untuk Royalti Musik Disambut DPR, Revisi UU Segera Dibahas?
Pajak ini juga berlaku bagi pegawai tidak tetap maupun pihak lain yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu.
Menurut Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016, subjek PPh 21 mencakup:
1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, maupun ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang mendapatkan penghasilan dari pemberian jasa;
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
5. Mantan pegawai;
6. Peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan dari partisipasinya dalam suatu kegiatan.
Itulah sekilas informasi seputar PPh Pasal 21 yang menarik untuk disimak.
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
Terkini
-
Dari Ngopi hingga Belanja, Ini Alasan Transaksi Digital Kian Jadi Andalan Sehari-hari
-
Tak Banyak yang Tahu, Pilihan Menu di Hotel Ternyata Bisa Berdampak pada Kelestarian Laut
-
Moisturizer Citra Pearly Glow UV Bisa Bikin Cerah? Cek Klaim dan Ulasan Pengguna
-
3 Review Facial Wash Non SLS Wardah, Tidak Bikin Wajah Ketarik setelah Cuci Muka
-
5 Cara Sederhana Redakan Stres Kerja agar Tidak Burnout, Mudah Dilakukan!
-
Belum Punya Riwayat Kredit? Kini Peluang Dapat Pembiayaan Bisa Lebih Besar Berkat Data Digital
-
Limbah Jahe Selama Ini Banyak Terbuang, Bagaimana Peneliti BRINDiubah Menjadi Sumber Energi Bersih?
-
6 Tips Feng Shui untuk Menjual Rumah, Cepat Laku dengan Harga Tinggi
-
Awas Tertipu, Begini Cara Membedakan Sunscreen Facetology Asli dan Palsu
-
Bukan Cuma Estetik, Begini Cara Memilih Lantai Rumah yang Awet, Aman, dan Minim Perawatan