Komitmen Multipihak di SM Nantu-Boliohuto Cari Solusi Konkret Hadapi Tambang Ilegal

Suara.com - Suara keresahan menggema dari kawasan penyangga Suaka Margasatwa Nantu-Boliohuto, Provinsi Gorontalo. Mereka gelisah atas kondisi lingkungan di sana. Salah satu yang momok yakni masifnya aktivitas tambang emas ilegal. Kondisi ini tak pelak mengancam ekosistem dan kehidupan warga.

‘Nyanyian pilu’ itu terdengar lantang saat momen pertemuan para para pihak dalam rangka penutupan program Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF SGP) Indonesia Fase 7. Pertemuan tersebut digelar di Aula Unit Penunjang Akademik (UPA) Perpustakaan Universitas Negeri Gorontalo, Kamis (27/11/2025).

Acara ini merupakan penerapan exit-strategy penutup program GEF SGP Indonesia Fase 7 Gorontalo. Event ini menjadi momentum penting untuk mengkonsolidasikan komitmen multi pihak dalam pelestarian sumber daya air , khususnya di kawasan penyangga SM Nantu-Boliohuto dan Taman Hutan Raya (Tahura) BJ Habibie.

Forum Multi Pihak (FMP) dalam acara ini menjadi ruang strategis untuk menyampaikan capaian program, berbagi praktik baik, dan merumuskan langkah keberlanjutan. Salah satu isu mendesak yang mengemuka adalah aktivitas pertambangan emas ilegal yang masif di kawasan penyangga SM Nantu-Boliohuto.

Dalam sesi aduan, perwakilan masyarakat setempat, Bunaeri menyampaikan keresahan mendalam. Dia menggambarkan bagaimana aktivitas tambang ilegal merusak lingkungan. Tidak hanya itu, imbuh Bunaeri, aktivitas tersebut juga menciptakan tekanan besar bagi warga di sekitar kawasan SM Nantu-Boliohuto.

Karena itu, Bunaeri mendesak pemerintah segera bertindak, bahkan menyetop eksploitasi sumber daya alam di kawasan SM Nantu-Boliohuto. Namun, Bunaeri memohon agar solusi yang diterapkan konkret serta manusiawi. Tentunya, tanpa menyakiti masyarakat yang terlanjur menggantungkan hidup di sana.

"Kami sangat prihatin melihat kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal yang masif. Kami meminta pemerintah segera bertindak untuk menghentikan kegiatan ini, namun kami juga memohon agar solusi yang diterapkan benar-benar konkrit dan manusiawi, tanpa menyakiti masyarakat yang sudah terlanjur menggantungkan hidup di sana," ujar Bunaeri.

Aspirasi ini tak pelak mendorong perhatian serius dari pemerintah daerah dan lembaga konservasi. Perwakilan BKSDA serta BAPPEDA Gorontalo maupun Boalemo menegaskan penanganan masalah tambang ilegal membutuhkan kolaborasi multipihak, termasuk aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri.

Selain penegakan hukum, pemerintah dan mitra program juga menyiapkan langkah-langkah pendukung, seperti edukasi geologi kepada masyarakat untuk memahami bahwa tidak semua wilayah mengandung emas.

Baca Juga: Inovasi Desa Perkuat Ekonomi Tanpa Merusak Ekosistem: dari Lebah, Kakao hingga Kopi Lokal

Upaya lain berupa pembentukan tim pendampingan bagi masyarakat yang menjadi korban aktivitas tambang ilegal serta pengembangan ekonomi alternatif, termasuk budidaya lebah madu yang dinilai prospektif di Desa Pangahu, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo.

Turut hadir dalam pertemuan lintas sektor tersebut, Koordinator Nasional GEF SGP Indonesia Sidi Rana Menggala mengatakan pihaknya membantu untuk memberdayakan komunitas untuk menangani isu lingkungan yang mereka hadapi, salah satunya yang terjadi di SM Nantu Boliohuto.

“Dengan mendukung inisiatif lokal, GEF SGP membantu memberdayakan komunitas untuk menangani isu lingkungan mereka sendiri. Hal ini menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap sumber daya alam, sehingga mendorong praktek yang lebih berkelanjutan,” ujar Sidi.

Acara ditutup dengan konsolidasi komitmen yang ditandai dengan penandatanganan dua dokumen penting oleh seluruh perwakilan pihak terkait. Salah satunya dokumen kesepahaman bersama Pengelola Kawasan Penyangga SM Nantu-Boliohuto berfungsi sebagai landasan kolaborasi multi-pihak dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan penyangga SM Nantu-Boliohuto.

Selain itu, mereka juga meneken Pakta Integritas Pengarusutamaan Gender dan Pencegahan Diskriminasi Seksual di Kawasan Penyangga SM Nantu dan Tahura BJ Habibie sebagai wujud komitmen mendukung kampanye stop diskriminasi terhadap perempuan dan masyarakat adat.

Dalam pakta integritas terkait pengarusutamaan gender dan antidiskriminasi tersebut, para pihak juga berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh upaya konservasi dan pembangunan berkelanjutan berjalan secara inklusif dan berkeadilan gender.