Dear Fadia Arafiq, Ini 9 Prinsip Good Governance yang Penting Dipahami Kepala Daerah

Suara.com - Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, tengah menjadi sorotan tajam setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menariknya, Fadia Arafiq sempat berdalih tidak memahami aturan hukum terkait pengadaan barang dan jasa (outsourcing) ketika menjalani pemeriksaan.

Fadia Arafiq mengatakan ketidaktahuannya itu, karena latar belakangnya sebagai penyanyi dangdut, bukan birokrasi murni.

Dalih itu terdengar ironis mengingat kakak Fairuz A Rafiq ini bukanlah orang baru di kursi pemerintahan.

Fadia Arafiq tercatat sudah menjabat sebagai Bupati Pekalongan selama dua periode dan sebelumnya juga sempat menjalani Wakil Bupati Pekalongan.

Sebagai pejabat publik, Fadia Arafiq seharusnya memegang teguh prinsip Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Lantas, apa saja prinsip Good Governance yang seharusnya dimiliki seorang bupati agar terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) seperti Fadia Arafiq.

Apa Itu Good Governance?

Secara sederhana dilansir dari laman KPU, Good Governance adalah konsep manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab.

Baca Juga: Berapa Harga Mobil Alphard Tahun 2005? Cuma Seharga LMPV, Siap Bikin Mudik Lebaran Ala Sultan

Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan standar internasional (UNDP) dan aturan hukum di Indonesia, berikut adalah prinsip utama yang harus dijalankan seorang pemimpin daerah:

1. Ketaatan pada Aturan Hukum

Seorang aparatur pemerintah harus mendasarkan setiap tindakannya pada hukum yang berlaku.

Tidak ada alasan "tidak tahu aturan", apalagi bagi pejabat yang sudah menjabat dua periode.

Hukum harus tegak secara adil tanpa pandang bulu.

2. Akuntabilitas

Seorang Bupati wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran kepada masyarakat.

Jika terjadi dugaan korupsi dalam proyek pengadaan, hal itu menunjukkan gagalnya fungsi akuntabilitas dalam birokrasi tersebut.

3. Transparansi

Pemerintahan yang baik tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.

Informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan proses pengadaan barang/jasa harus bisa diakses publik dengan mudah.

Keterbukaan ini adalah kunci untuk mencegah main mata dengan pihak ketiga.

4. Responsibilitas

Prinsip ini menuntut pemerintah untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab atas dampak kebijakan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan.

5. Efektivitas dan Efisiensi

Pengelolaan sumber daya publik, seperti dana APBD harus dilakukan secara optimal.
Proyek pengadaan outsourcing yang dikorupsi jelas melanggar prinsip ini, karena merugikan keuangan negara dan tidak mencapai hasil maksimal bagi rakyat.

6. Partisipasi Masyarakat

Warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik.
Pemimpin yang baik akan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

7. Kesetaraan dan Keadilan

Setiap warga negara harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk sejahtera.

Praktik korupsi biasanya hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu, yang jelas mencederai rasa keadilan.

8. Responsivitas

Pemerintah harus cepat dan tanggap dalam melayani serta merespons aspirasi masyarakat, bukan justru sibuk mengurus kepentingan pribadi atau kelompok.

9. Visi Strategis

Seorang pemimpin harus punya pandangan jauh ke depan tentang bagaimana mengelola daerahnya agar selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional, bukan sekadar menjalankan fungsi seremonial.

Kasus yang menjerat Fadia Arafiq menjadi pengingat keras bagi para pejabat publik: latar belakang profesi apa pun sebelum menjabat bukanlah alasan untuk mengabaikan hukum.

Saat seseorang dilantik menjadi Bupati, ia otomatis memikul beban tanggung jawab untuk menjalankan prinsip Good Governance demi rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri.