Siapa Saja Pejabat 'Dinasti Kaltim' Kerabat Rudy Mas'ud? Ini Daftar Lengkap dan Faktanya

Suara.com - Isu dinasti politik di Kalimantan Timur kembali mencuat ke permukaan seiring berbagai kontroversi kebijakan pemerintah daerah.

Nama Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena kebijakan anggaran tetapi juga karena banyaknya anggota keluarga yang menduduki jabatan publik.

Fenomena ini memicu perdebatan di masyarakat, terutama di kalangan anak muda dan mahasiswa yang semakin kritis terhadap transparansi kekuasaan.

Lantas siapa saja pejabat "dinasti Kaltim"? Simak penjelasan berikut ini.

Isu Dinasti Politik Kaltim

Perhatian publik terhadap kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud semakin meningkat setelah munculnya sejumlah kebijakan yang dinilai kontroversial. Mulai dari rencana pengadaan mobil dinas mewah hingga renovasi rumah jabatan dengan anggaran puluhan miliar rupiah.

Di tengah polemik tersebut, masyarakat mulai menyoroti siapa saja orang-orang di lingkar kekuasaan yang memiliki hubungan keluarga dengan sang gubernur. Dari sinilah istilah "Dinasti Kaltim" ramai diperbincangkan.

Daftar Keluarga yang Menduduki Jabatan Strategis

Jika ditelusuri, sejumlah anggota keluarga Gubernur Kaltim memang berada di posisi penting, baik di tingkat daerah maupun nasional. Berikut beberapa di antaranya:

1. Rudy Mas’ud – Gubernur Kalimantan Timur

Baca Juga: Siapa Rudy Mas'ud sebelum Jadi Gubernur? 3 Kebijakan Kontroversial Bikin Heran

Sebagai kepala daerah, Rudy memegang kendali eksekutif di provinsi. Selain itu, ia juga aktif dalam struktur partai politik dan organisasi nasional.

2. Hasanuddin Mas’ud – Ketua DPRD Kaltim

Kakak dari Rudy ini menjabat sebagai pimpinan legislatif daerah. Posisi ini memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah provinsi.

3. Rahmad Mas’ud – Wali Kota Balikpapan

Kakak Rudy Mas'ud lainnya ini menjabat sebagai kepala daerah di salah satu kota terbesar di Kaltim dan kembali terpilih untuk periode kedua.

4. Syahariah Mas’ud – Anggota DPRD Kaltim

Masih dari lingkar keluarga inti, Syahariah yang juga saudara kandung Rudy Mas'ud turut mengisi kursi legislatif di tingkat provinsi. Ia adalah anggota DPRD Kaltim 2024-2029.

5. Syarifah Suraidah – Anggota DPR RI

Istri Gubernur Kaltim ini duduk di parlemen pusat dan aktif dalam organisasi sebagai Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kaltim.

6. Hijrah Mas’ud – Tim Ahli Gubernur

Adik Rudy Mas'ud ini tercatat sebagai Wakil Ketua dalam Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim.

7. Syarifah Asmawati – Pejabat Birokrasi

Kerabat dari pihak keluarga istri juga menempati posisi di lingkungan sekretariat daerah provinsi. Ia menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.

8. Putri Ananda Nur Ramadhani – Ketua Kadin Kaltim

Salah satu anggota keluarga menjabat sebagai pimpinan organisasi pengusaha di tingkat provinsi. Ia adalah Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim periode 2025–2030.

Bantahan Isu Dinasti Politik

Nama keluarga Rudy Mas'ud juga sempat terseret dalam kasus hukum. Salah satu anggota keluarga pernah menjabat sebagai kepala daerah di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), namun tersandung kasus korupsi dan ditangkap aparat penegak hukum.

Di sisi lain, berbagai kebijakan pemerintah provinsi seperti anggaran mobil dinas miliaran rupiah dan renovasi fasilitas jabatan menjadi bahan kritik publik. Situasi ini semakin memicu aksi demonstrasi besar pada Selasa (21/4/2026) yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat sipil yang menuntut transparansi serta evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Bantahan Isu Dinasti Politik

Menanggapi isu yang berkembang, Gubernur Kaltim menegaskan bahwa tidak ada praktik dinasti politik dalam keluarganya. Ia menyebut setiap individu memiliki hak politik yang dijamin konstitusi, selama mengikuti aturan yang berlaku.

"Kami tidak ada politik dinasti. Kami tidak ada politik (seperti itu)," ujar Rudy Mas'ud.

Menurutnya, posisi yang diraih anggota keluarganya merupakan hasil dari proses demokrasi maupun mekanisme yang sah. "Boleh memiliki hak-hak politik dipilih maupun memilih," ujarnya.

Kontributor : Trias Rohmadoni