LINIMASA - Helatan acara berbalut silaturahmi yang digelar Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (2/5) malam dianggap tak etis. Pasalnya, Jokowi mengundang para ketua umum partai politik dalam agenda silaturahmi tersebut.
Hal itu dikatakan Analis Politik sekaligu Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. Menurutnya, Jokowi sudah menggunakan fasilitas kantor presiden atau kepala negara untuk kegiatan politik praktis.
"Pertemuan itu jelas tidak etis karena menggunakan kantor presiden untuk kepentingan politik praktis," kata Dedi saat dihubungi, Rabu (3/5/2023), melansir Suara.com.
Menurutnya, Jokowi telah kehilangan wibawa sebagai kepala negara karena sudah berani menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan politik praktis. Belum lagi, lanjut dia, ada kemungkinan pertemuan tersebut memang untuk mewujudkan terbentuknya koalisi besar di Pilpres 2024 mendatang.
"Bisa saja pertemuan itu untuk mengupayakan koalisi besar sebagaimana yang selama ini memang Jokowi inginkan," kata Dedi.
Di sisi lain, kata Dedi, PDIP sebagai salah satu partai pendukung pemerintah sudah mengumumkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Alhasil, hal tersebut bisa menandakan potensi reshuffle bagi NasDem.
Partai besutan Surya Paloh tersebut tidak diundang dalam pertemuan yang digelar Jokowi tersebut.
"Membaca situasi di mana PDIP telah deklarasi kan Ganjar, dan Prabowo juga telah deklarasi sebagai Capres, maka potensi pertemuan itu untuk menandai resuffle kabinet, utamanya menentukan nasib Nasdem," tukasnya.
Dedi mengatakan peluang NasDem untuk disingkirkan dari kabinet pemerintahan Jokowi menjadi cukup santer. Hal itu mulai mencuat setelah NasDem resmi mengusung Anies Baswedan menjadi bacapres.
Baca Juga: CEK FAKTA: Sosok Simpanan Inge Anugerah Masih Muda, Pantes Rela Tinggalkan Ari Wibowo
"Karena Nasdem telah mengambil sikap usung Anies yang sampai detik ini terlihat tidak disukai Jokowi, bahkan cenderung ada upaya menggagalkan pengusungan Anies. Meskipun Resuffle memang miliki momentum, di mana Menkominfo sedang dibidik masalah rasuah," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
Terkini
-
DJKI Hadirkan Layanan KI di MPP Jakarta, Permudah Akses dan Pendampingan Masyarakat
-
BGN: Siswa di Pemalang Dikeluarkan karena Kritik MBG, Itu Tidak Benar
-
Pukau Publik, Pembalap Pertamina Enduro Dilirik Tim Pabrikan MotoGP
-
Terungkap Alasan Ade Armando Cabut dari PSI: Jangan Serang Partai Gara-gara Saya
-
Tambahan TKD Rp10,6 Triliun Tuntas Disalurkan, Pemulihan Pasca Bencana Melaju Pesat
-
Thomas Tuchel Optimis Performa Cole Palmer Bangkit Jelang Piala Dunia 2026
-
5 Sunscreen di Indomaret Under Rp30 Ribu untuk Wajah Cerah dan Glowing
-
Disokong Pertumbuhan Ekonomi, IHSG Bangkit ke Level 7.000 Lagi
-
Perusahaan Sekuritas Mulai Masuk Ranah Pendidikan
-
Pertumbuhan Ekonomi RI 5,61% di Q1 2026, Pemerintah Klaim Lebih Tinggi dari China-AS