Kumpulkan Ketum Parpol, Jokowi Kena Sentil: Tak Etis Pakai Kantor Presiden untuk Politik Praktis!

Suara.com - Acarar silaturami yang digelar Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dengan mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5) malam dianggap hal yang tak etis dilakukan oleh kepala negara.

Pernyataan itu disampaikan oleh Analis Politik sekaligus Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Pasalnya, Dedi mengatakan, Jokowi telah menggunakan kantor presiden atau kepala negara untuk kegiatan politik praktis.

"Pertemuan itu jelas tidak etis karena menggunakan kantor presiden untuk kepentingan politik praktis," kata Dedi saat dihubungi, Rabu (3/5/2023).

Dedi mengatakan, dengan melakukan hal yang tidak etis tersebut, Jokowi dianggap telah kehilangan wibawanya terutama sebagai kepala negara.

"Jokowi kehilangan wibawa kepala negara karena telah menggunakan kekuasaan untuk kepentingan golongannya sendiri," tuturnya.

Dedi juga menyebut, ada kemungkinan memang pertemuan tersebut untuk mewujudkan terbentuknya Koalisi Besar untuk Pilpres 2024.

"Bisa saja pertemuan itu untuk mengupayakan koalisi besar sebagaimana yang selama ini memang Jokowi inginkan," kata Dedi.

Namun, di sisi lain, kata Dedi, PDIP sebagai salah satu partai pendukung pemerintah telah mengumumkan nama Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, sehingga hal itu bisa menandai potensi reshuffle bagi NasDem.

NasDem sendiri memang pertemuan malam ini tidak diundang oleh Presiden Jokowi.

Baca Juga: Hanya Enam dari Tujuh Parpol Pro Pemerintah yang Diundang Jokowi, Kenapa?

"Membaca situasi di mana PDIP telah deklarasi kan Ganjar, dan Prabowo juga telah deklarasi sebagai Capres, maka potensi pertemuan itu untuk menandai resuffle kabinet, utamanya menentukan nasib Nasdem," tuturnya.

Ia menambahkan, potensi NasDem didepak dari kabinet pemerintahan Jokoei memang santer sekali. Terlebih pasca NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya di Pilpres mendatang.

"Karena Nasdem telah mengambil sikap usung Anies yang sampai detik ini terlihat tidak disukai Jokowi, bahkan cenderung ada upaya menggagalkan pengusungan Anies. Meskipun Resuffle memang miliki momentum, di mana Menkominfo sedang dibidik masalah rasuah," pungkasnya.