Cek Fakta: Ribuan Kader GMNI Ngamuk Desak Jokowi Pecat Menteri PDIP yang Terlibat Bisnis Terlarang, Benarkah?

Beredar kabar yang menarasikan bahwa ribuan kader GMNI mengamuk dan mendesak Jokowi untuk memecat menteri dari partai PDIP yang terlibat bisnis terlarang.

Kabar itu disebarkan oleh akun Youtube dengan 9,79 ribu pengikut bernama KOPI POLITIK melalui sebuah video yang diunggah pada 10 Mei 2023.

"RIBUAN KADER GMNI MENGAMUK !! BISNIS TERLARANG MENTERI PDIP TERBONGKAR ! TERNYATA" begitu judul dalam unggahan tersebut seperti dikutip Mamagini, Kamis (11/5/2023).

Selain itu, unggahan tersebut juga menyertakan thumbnail berupa foto yang diduga telah direkayasa dengan narasi sebagai berikut:

"TERLIBAT BISNIS TERLARANG
RIBUAN KADER GMNI DESAK JOKOWI PECAT MENTERI PDIP"

Namun begitu, apakah benar ribuan kader GMNI mengamuk dan mendesak Jokowi untuk memecat menteri dari partai PDIP yang terlibat bisnis terlarang?

Penjelasan

Setelah melihat unggahan tersebut secara utuh, video itu sama sekali tidak menampilkan tayangan terkait ribuan kader GMNI yang mengamuk.

Video tersebut juga sama sekali tidak menunjukkan bukti bahwa ribuan kader GMNI mendesak Jokowi untuk memecat menteri dari partai PDIP yang terlibat bisnis terlarang.

Baca Juga: Dian Satrowardoyo Jadi Dospem Skripsi, Ini 5 Artis yang Pernah Jadi Dosen

Faktanya, berdasarkan penelusuran, hingga saat ini tidak ada berita kredibel yang menyatakan ribuan kader GMNI mengamuk dan mendesak Jokowi untuk memecat menteri dari partai PDIP yang terlibat bisnis terlarang.

Berdasarkan penelusuran, yang benar adalah, Ketua Umum DPP GMNI, Imanuel Cahyadi, meminta agar Jokowi mengevaluasi dan mencopot Menkumham Yasonna Laoly buntut dari dugaan bisnis di Lapas yang dijalankan oleh anaknya.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa klaim dengan narasi ribuan kader GMNI mengamuk dan mendesak Jokowi untuk memecat menteri dari partai PDIP yang terlibat bisnis terlarang merupakan klaim yang salah.

Unggahan tersebut merupakan unggahan yang mengandung informasi tidak benar dan narasi menyesatkan.

Catatan Redaksi: