- Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi santai usulan KPK mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
- Bahlil menegaskan bahwa sistem demokrasi internal Partai Golkar telah berjalan alami melalui pergantian pemimpin setiap Musyawarah Nasional.
- Ia meminta pemerintah menghargai mekanisme internal partai melalui AD/ART dan tidak menyeragamkan aturan masa jabatan ketua umum.
Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi santai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
Bahlil menyebut bahwa di Partai Golkar, pergantian pemimpin merupakan hal yang lumrah terjadi tanpa perlu dibatasi secara kaku oleh aturan eksternal.
"Di Golkar itu bukan dua periode, setiap Munas ada ketua umum baru. Hehe. Jadi biasa saja. Golkar itu kan partai demokratis," ujar Bahlil sambil berseloroh saat menjawab pertanyaan media, ditemui di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2026) malam.
Ia menjelaskan bahwa di partai berlambang pohon beringin tersebut, seorang ketua umum bahkan belum tentu menjabat hingga dua periode.
Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa iklim demokrasi internal sudah berjalan dengan baik secara alami.
"Kita kalau ditentukan dua, malah mungkin nggak sampai dua di Golkar itu, satu periode. Kalau dua itu nasib," tambahnya.
Mengenai wacana pengaturan masa jabatan ketua umum partai melalui undang-undang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu meminta agar mekanisme internal masing-masing partai tetap dihargai.
Ia menilai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai merupakan konstitusi tertinggi yang tidak perlu diseragamkan oleh negara.
"Apapun aspirasinya boleh saja, nggak ada masalah. Tapi jangan dibuat seragam," pungkasnya.
Baca Juga: Mengapa Parpol Melawan Usul KPK Soal Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum?
Berita Terkait
-
Mengapa Parpol Melawan Usul KPK Soal Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum?
-
Periksa Saksi, KPK Bongkar Modus Surat Pernyataan Jadi Alat Pemerasan Bupati Tulungagung
-
KPK Cegah 2 Tersangka Baru dalam Korupsi Kuota Haji Bepergian ke Luar Negeri
-
Sempat di Arab Saudi, Tersangka Korupsi Haji Asrul Azis Taba Kini Masuk Radar Cekal KPK
-
Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Krusial Perbaiki Demokrasi
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April
-
Modus Gila Debt Collector Tipu Ambulans dan Damkar Demi Tagih Utang, DPR: Harus Dipidana!
-
Isu Kas Negara Menipis Dibantah, Menkeu: Uang Kita Masih Banyak!