- Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi santai usulan KPK mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
- Bahlil menegaskan bahwa sistem demokrasi internal Partai Golkar telah berjalan alami melalui pergantian pemimpin setiap Musyawarah Nasional.
- Ia meminta pemerintah menghargai mekanisme internal partai melalui AD/ART dan tidak menyeragamkan aturan masa jabatan ketua umum.
Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi santai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
Bahlil menyebut bahwa di Partai Golkar, pergantian pemimpin merupakan hal yang lumrah terjadi tanpa perlu dibatasi secara kaku oleh aturan eksternal.
"Di Golkar itu bukan dua periode, setiap Munas ada ketua umum baru. Hehe. Jadi biasa saja. Golkar itu kan partai demokratis," ujar Bahlil sambil berseloroh saat menjawab pertanyaan media, ditemui di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2026) malam.
Ia menjelaskan bahwa di partai berlambang pohon beringin tersebut, seorang ketua umum bahkan belum tentu menjabat hingga dua periode.
Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa iklim demokrasi internal sudah berjalan dengan baik secara alami.
"Kita kalau ditentukan dua, malah mungkin nggak sampai dua di Golkar itu, satu periode. Kalau dua itu nasib," tambahnya.
Mengenai wacana pengaturan masa jabatan ketua umum partai melalui undang-undang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu meminta agar mekanisme internal masing-masing partai tetap dihargai.
Ia menilai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai merupakan konstitusi tertinggi yang tidak perlu diseragamkan oleh negara.
"Apapun aspirasinya boleh saja, nggak ada masalah. Tapi jangan dibuat seragam," pungkasnya.
Baca Juga: Mengapa Parpol Melawan Usul KPK Soal Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum?
Berita Terkait
-
Mengapa Parpol Melawan Usul KPK Soal Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum?
-
Periksa Saksi, KPK Bongkar Modus Surat Pernyataan Jadi Alat Pemerasan Bupati Tulungagung
-
KPK Cegah 2 Tersangka Baru dalam Korupsi Kuota Haji Bepergian ke Luar Negeri
-
Sempat di Arab Saudi, Tersangka Korupsi Haji Asrul Azis Taba Kini Masuk Radar Cekal KPK
-
Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Krusial Perbaiki Demokrasi
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Kemenkes Pasok Pakar Gizi ke BGN, Nanik: MBG Fokus Kualitas Bukan Kuantitas!
-
Detik-detik Penumpang Transjakarta Kejang dan Muntah di Bus, Evakuasi Berlangsung Dramatis
-
Ngeri! Ikrar Nusa Bhakti Duga Proyek MBG Jadi Bancakan Dana Pemilu 2029
-
Rincian Jatah Korupsi di Muara Enim: Bupati 5 Persen, Kadis 3 Persen, Sisanya Buat PPK
-
Nama Disebut di Kasus Bea Cukai, Raffi Ahmad Gandeng Hotman Paris Untuk Sikat Para Pemfitnah
-
Siap-siap! Polri Buka Peluang Lulusan Paket C Ikut Seleksi Anggota, Ini Alasannya
-
Roy Suryo Serang Balik! Polisikan Rismon Sianipar dan Lechumanan Terkait Keterangan Palsu dan Fitnah
-
Afiliasi Politik di Dapur MBG Jadi Sorotan, YLKI Desak BGN Buka Data Pengelola SPPG
-
Ortu Bongkar Fakta Horor Daycare Little Aresha, Anak Dipaksa Tidur di Lantai Hingga Alami PTSD Berat
-
Siswa Disabilitas SMAN 81 Jakarta Bobol Sistem Pertahanan Militer, Kini Dilirik Intelkam Polri