'Kicauan' Panda Nababan, SBY Pernah Desak Kejagung Setop Periksa Surya Paloh Terkait Dugaan Kasus BLBI

Politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan blak-blakan mengungkap kisah intervensi presiden terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Namun ada satu kisah yang begitu diingatnya, bahkan dilabeli konyol oleh jurnalis senior tersebut, yakni ketika Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengintervensi pemeriksaan terkait kasus BLBI yang melibatkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

"Yang paling menyolok waktu kasusnya Surya Paloh, BLBI Hotel Tiara. Waktu itu kebetulan saya bertandang ke tempat Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi," ujar Panda, dikutip Suara Manado dari kanal YouTube Keadilan TV, Sabtu (19/11/2022).

Saat itu ia mengaku melihat kedatangan Jampidsus Kejagung. Panda kemudian bertanya kepada Sudi penyebab sampai harus berdiskusi dengan perwakilan Kejagung.

"Saya disuruh panggil dia, supaya setop pemeriksaan Surya Paloh," kata Panda menirukan ucapan Sudi saat itu. "Ya dulu diminta diperiksa ada kasus BLBI Hotel Tiara Medan."

Panda tentu semakin bertanya-tanya, mengapa sampai pemerintah harus ikut campur pemeriksaan kasus hukum seperti itu.

Usut punya usut, rupanya SBY saat itu tidak tahan dengan serangan lewat media yang dikelola Paloh.

"Presiden nggak tahan serangan-serangan dari Metro TV sama dari media. Daripada berkepanjangan ribut, dia suruh setop saja," tutur Panda.

Kisah ini kemudian dikonfirmasi ulang kepada Paloh, yang ternyata mendapat respons tidak terduga.

Baca Juga: Fahri Hamzah Sentil Capres Aji Mumpung, Ikut Konvensi SBY sampai Ngekor Surya Paloh, Sindir Anies?

"Saya cerita itu ke Surya Paloh, 'Sur kau pernah diperiksa Kejaksaan?' (dijawab) 'Iya pernah sekali, (sekarang) ya udah enggak lagi'," kata Panda.

"Ada cerita begini lho. Ketawa dia, 'Iya, Pan, aku udah tahu itu'," sambung Panda. "Ya itulah cerita intervensi yang konyol."

Namun ternyata bukan sekali ini saja Paloh menggunakan kekuasaannya untuk menekan pemerintah. Sebab menurut Panda, Paloh juga memaksa Presiden Joko Widodo untuk tidak mengganti Jaksa Agung.

Saat itu adalah HM Prasetyo yang menjabat sebagai Jaksa Agung dan merupakan kader Partai NasDem. Lalu sekitar tahun 2016 atau 2017, Jokowi berniat untuk mengganti HM Prasetyo.

"Surya Paloh cerita ke saya, 'Jaksa Agung-nya kalau diganti, saya sudah bilang ke Presiden, NasDem akan mundur tidak mendukung pemerintahan Jokowi'," terang Panda.

"Ya enggaklah, itu kan mewakili kami, on behalf-nya Partai NasDem, ya enggak bisa (diganti). Aku tanya ke Presiden Jokowi, 'Betul nggak? Terus ada suatu ancaman dukungan NasDem akan ditarik kalau Jaksa Agung dicopot?'" sambungnya.

Saat itu Jokowi menunjukkan sikap tidak ambil pusing meskipun HM Prasetyo nyatanya tak dicopot hingga tahun 2019.

"Tapi terus terang aja ada hikmahnya. Pada periode Prasetyo dan periode Burhanuddin, hitam putih. Bagaimana prestasi Jaksa Agung yang sekarang, spektakuler, signifikan, berani, dan tegas. Itu betul-betul sangat berbeda dengan periode Jaksa Agung sebelumnya," pungkasnya.