Meski Tak Sepopuler Dulu, Integritas Jokowi Masih Tinggi

Suara.com - Jakarta, Ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adi Masardi menyatakan, integritas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo masih tinggi.

"Integritas Jokowi masih tinggi, meski ada komentar atau survei yang menyatakan popularitasnya menurun. Karena popularitas naik turun, bahkan bisa dibentuk dengan iklan maupun yang lainnya. Karena itu, jangan menilai apalagi memilih calon presiden karena popularitasnya. Tapi, karena integritasnya," jelas Adi Masardi usai diskusi "10 Potensi Masalah Pemilu 2014" di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2).

Ia mengaskan, Jokowi telah berupaya keras dan sungguh-sungguh mengatasi permasalahan-permasalah warga Jakarta, terutama banjir dan kemacetan.

"Dia sudah melangkah dan bekerja, untuk banjir dia benahi saluran air mulai dari selokan hingga sungai dan permukimannya," ujar Adi Masardi.

Sebelumnya, Lembaga Survei Nasional (LSN) memberikan keterangan resmi bahwa kapasitas Joko Widodo mulai diragukan.

Banjir yang kian meluas dan kemacetan lalu lintas yang semakin parah membuat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi terus merosot.

Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan dari hasil survei terbaru Lembaga Survei Nasional (LSN), yang dilaksanakan 10 hingga 26 Januari 2014, yang digelar di lima wilayah (kotamadya) yang ada di DKI Jakarta.

Seluruh penduduk Jakarta yang berusia minimal 17 tahun dan mereka yang belum 17 tahun tapi sudah menikah, menjadi populasi responden survei ini, dengan jumlah sampel sebanyak 790 orang yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara berjenjang.

Dengan demikian LSN juga berkesimpulan, Masyarakat Jakarta tak setuju Jokowi diusung sebagai capres oleh PDI Perjuangan dan lebih mengunggulkan Megawati Soekarnoputri.

Mengapa sebagaian besar responden kurang setuju Gubernur Jokowi "nyapres"? Sebanyak 32.5 persen menghendaki Jokowi membuktikan kinerjanya terlebih dahulu sebagai Gubernur DKI hingga masa jabatannya berakhir di tahun 2017. Sementara itu, sebanyak 18.7 persen mengaku tidak setuju Jokowi "nyapres" karena mantan Walikota Solo itu masih dibutuhkan untuk membenahi Jakarta.