Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad meminta seluruh kepala daerah menyontoh Provinsi DKI Jakarta di era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dalam hal pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintahan.
"DKI kita jadikan contoh. Belum ada (provinsi) yang lain, cuma ada di kementerian-kementerian saja," kata Abraham ketika menghadiri acara penandatanganan komitmen dan sosialisasi program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Menurut Abraham Samad, Jokowi memiliki keseriusan untuk mengendalikan gratifikasi.
Abraham Samad menyontohkan tindakan Jokowi setelah menerima hadiah gitar bas dari personil Metallica beberapa waktu yang lalu. Waktu itu, Jokowi langsung melaporkan gitar kepada KPK.
Abraham memuji Jokowi yang menurutnya transparan tentang gratifikasi. Lalu, ia menyindir pemerintahan sebelum Jokowi yang dinilai kurang transparan soal itu.
"Laporan ini baru terjadi di masa Pak Jokowi, selama setahun. Di masa lalu kita enggak tahu. Kita juga gak tahu kenapa hal itu bisa terjadi," kata Abraham.
Penandatanganan komitmen dan sosialisasi program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk mengajak seluruh pegawai tidak menawarkan dan meminta gratifikasi; bertanggungjawab, dan mengupayakan pencegahan dengan cara perbaikan sistem.
Sedangkan untuk pemerintah provinsi sendiri, harus menerapkan fungsi pengendalian gratifikasi, mempersiapkan anggaran pengendalian gratifikasi, menyediakan sumber daya manusia untuk pelaksanaan penerapan pengendalian gratifikasi, dan menjaga data pelapor gratifikasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
Terkini
-
7 Fakta Ketua PBNU Diduga Terima Duit Haram Korupsi Kuota Haji
-
Ancaman Mata Kering SePeLe di Balik Layar Laptop Mengintai Pekerja Remote, INSTO Dry Eyes Solusinya
-
Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono Diperiksa KPK, Terseret Pusaran Korupsi Bupati Bekasi?
-
KIP Perintahkan KPU Serahkan Salinan Ijazah Jokowi, Diberi Waktu 14 Hari untuk Banding
-
Aplikasi Dapodik 2026.b PAUD Diluncurkan, Operator Wajib Lakukan Instal Ulang
-
Terbongkar, Ini Daftar 9 Informasi Ijazah Jokowi yang Sengaja Ditutupi KPU
-
Simbol X di Masker Warnai Sidang Vonis Laras Faizati di PN Jaksel, Apa Maknanya?
-
Detik-detik Menegangkan Sidang Vonis Laras Faizati: Pendukung Riuh, Berharap Bebas Sekarang Juga
-
Presiden Prabowo Kumpulkan Rektor dan Guru Besar di Istana, Ini Isu yang Dibahas
-
Polemik Pasal Nikah Siri di KUHP Baru, Selly: Bukan Kriminalisasi Agama, Tapi Perisai bagi Perempuan