Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad meminta seluruh kepala daerah menyontoh Provinsi DKI Jakarta di era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dalam hal pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintahan.
"DKI kita jadikan contoh. Belum ada (provinsi) yang lain, cuma ada di kementerian-kementerian saja," kata Abraham ketika menghadiri acara penandatanganan komitmen dan sosialisasi program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Menurut Abraham Samad, Jokowi memiliki keseriusan untuk mengendalikan gratifikasi.
Abraham Samad menyontohkan tindakan Jokowi setelah menerima hadiah gitar bas dari personil Metallica beberapa waktu yang lalu. Waktu itu, Jokowi langsung melaporkan gitar kepada KPK.
Abraham memuji Jokowi yang menurutnya transparan tentang gratifikasi. Lalu, ia menyindir pemerintahan sebelum Jokowi yang dinilai kurang transparan soal itu.
"Laporan ini baru terjadi di masa Pak Jokowi, selama setahun. Di masa lalu kita enggak tahu. Kita juga gak tahu kenapa hal itu bisa terjadi," kata Abraham.
Penandatanganan komitmen dan sosialisasi program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk mengajak seluruh pegawai tidak menawarkan dan meminta gratifikasi; bertanggungjawab, dan mengupayakan pencegahan dengan cara perbaikan sistem.
Sedangkan untuk pemerintah provinsi sendiri, harus menerapkan fungsi pengendalian gratifikasi, mempersiapkan anggaran pengendalian gratifikasi, menyediakan sumber daya manusia untuk pelaksanaan penerapan pengendalian gratifikasi, dan menjaga data pelapor gratifikasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 7 Sabun Muka Mengandung Kolagen untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Tetap Kencang
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
Pilihan
-
Polemik RS dr AK Gani 7 Lantai di BKB, Ahli Cagar Budaya: Pembangunan Bisa Saja Dihentikan
-
KGPH Mangkubumi Akui Minta Maaf ke Tedjowulan Soal Pengukuhan PB XIV Sebelum 40 Hari
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?
-
BRI Sabet Penghargaan Bergengsi di BI Awards 2025
-
Viral Tumbler Tuku di Jagat Maya, Berapa Sebenarnya Harganya? Ini Daftar Lengkapnya
Terkini
-
Antrean Bansos Mengular, Gus Ipul 'Semprot' PT Pos: Lansia-Disabilitas Jangan Ikut Berdesakan
-
Prabowo Jawab Desakan Status Bencana Nasional: Kita Monitor Terus, Bantuan Tak Akan Putus
-
Rajiv Desak Polisi Bongkar Dalang Perusakan Kebun Teh Pangalengan: Jangan Cuma Pelaku Lapangan
-
KPK Akui Lakukan Eksekusi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sesaat Sebelum Dibebaskan
-
Dongkrak Pengembangan UMKM, Kebijakan Memakai Sarung Batik di Pemprov Jateng Menuai Apresiasi
-
Gerak Cepat Athari Gauthi Ardi Terobos Banjir Sumbar, Ribuan Bantuan Disiapkan
-
Prabowo Murka Lihat Siswa Seberangi Sungai, Bentuk Satgas Darurat dan Colek Menkeu
-
Krisis Air Bersih di Pesisir Jakarta, Benarkah Pipa PAM Jaya Jadi Solusi?
-
Panas Kisruh Elite PBNU, Benarkah Soal Bohir Tambang?
-
Gus Ipul Bantah Siap Jadi Plh Ketum PBNU, Sebut Banyak yang Lebih Layak