Suara.com - Sebuah pengadilan tinggi di Massachusetts, Amerika Serikat mengeluarkan keputusan kontroversial, Rabu (5/3/2014), yang membolehkan seseorang secara diam-diam memfoto paha perempuan yang mengenakan rok mini.
Putusan itu dikeluarkan dalam kasus yang melibatkan Michael Robertson, yang ditahan pada 2010 karena tertangkap basah sedang memfoto paha perempuan di dalam kereta api di Boston, Massachusetts.
Robertson kemudian diajukan ke pengadilan, dia didakwa melanggar hukum di negara bagian Massachusetts yang melarang "orang secara sengaja dan diam-diam memotret orang lain yang tanpa busana atau setengah telanjang, tanpa izin orang yang difoto."
Dalam sidang di pengadilan Boston hakim menolak pembelaan Robertson dan menjatuhkan hukuman atas lelaki itu. Tetapi Robertson yang tidak terima, mengajukan banding dan permohonannya secara mengejutkan diterima oleh pengadilan yang lebih tinggi di negara bagian Massachusetts.
Hakim Margot Botsford, yang mengadili perkara Robertson di pengadilan tinggi, menilai tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus itu karena perempuan yang difoto berpakaian lengkap.
"Penumpang perempuan di dalam kereta itu mengenakan rok, baju, atau pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, dan bukan termasuk dalam orang yang setengah telanjang," bunyi pendapat Botsford.
Putusan itu lantas disambut dengan gembira oleh Robertson dan pengacaranya, tetapi tidak demikian bagi warga Massachusetts. Anggota parlemen dan penegak hukum di negara bagian itu langsung di desak oleh warganya untuk memperbarui undang-undang yang dimanfaatkan oleh Robertson itu.
"Setiap orang, lelaki maupun perempuan, punya hak untuk menjaga privasi terkait cara berpakaian mereka. Jika undang-undang yang tertulis tidak bisa melindungi hak tersebut, maka saya mendesak agar pihak legislatif bergerak cepat untuk memperbaikinya," desak Daniel F Conley, jaksa dari Sunffolk County, Massachusetts.
Permintaan itu pun langsung disambut oleh ketua parlemen negara bagian Massachusetts, Robert A DeLeo. "Kami akan segera bekerja untuk memperbarui hukum agar sesuai dengan teknologi dewasa ini," tegas dia. (Sumber: The New York Times)
Berita Terkait
-
4 Ide OOTD Rok Mini ala Jisoo BLACKPINK, dari Gaya Elegan hingga Playful!
-
Gaya Feminin nan Energik! 5 OOTD Rok Mini Becky Armstrong yang Super Modis
-
Padukan Rok Mini dan Legging, Aurel Hermansyah Kembali Dikritik soal Busana
-
Sontek 5 Ide Padu Padan Mini Skirt ala Eunchae LE SSERAFIM, Super Cheerful!
-
Rok Mini dan Wig Gak Mempan! Aksi Nekat 2 Napi Nyamar Jadi Cewek untuk Kabur dari Penjara Berakhir Apes
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Misteri Kerangka Manusia Nyangkut di Sampah Citarum, Ciri Kawat Jadi Kunci
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata