31 Maret, Tak Ada Siaran Radio dan TV di Bali

Suara.com - Sejumlah pejabat Pemprov Bali, DPRD dan Komisi Penyiaran Daerah Bali berkunjung ke Kantor KPI Pusat di Jakarta, Rabu (19/3/2014). Kunjungan itu dalam rangka sosialisasi nota kesepahaman tiga lembaga terkait imbauan penghentian siaran televisi dan radio selama Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 31 Maret 2014.

Dalam nota kesepahaman itu, siaran televisi dan radio selama pelaksanaan Nyepi dihentikan mulai Senin 31 Maret pukul 06.00 hingga Selasa 1 April pukul 06.00 WITA.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Ida Bagus Putu Sukarta mengatakan imbauan penghentian siaran untuk lembaga penyiaran bersiaran di Bali sudah berlangsung selama tiga tahun.

“Tahun ini memasuki tahun keempat. Ini bentuk konsistensi kami, juga minta kepada teman-teman di lembaga penyiaran untuk menghormati dan bisa menciptakan suasana khusuk pelaksanaan Nyepi di Bali,” kata Sukarta seperti dilansir dari laman kpi.go.id, Rabu (19/3/2014).

Sunarta juga meminta bantuan KPI Pusat untuk memberitahukan kepada lembaga siaran berjaringan nasional yang kantor pusat di Jakarta agar bisa menjalankan dan menghormati himbauan itu. Menurut Sunarta, dari evaluasi pelaksanaan Nyepi masih ditemukan ada lembaga penyiaran yang melakukan siaran tayangan di daerah Bali.

“Yang di Bali kan hanya siaran jaringannya, sedangkan Jakarta kantor pusatnya. Semoga KPI Pusat bisa mendukung himbauan ini dan meneruskan ke lembaga penyiaran di Jakarta,” ujar Sunarta.

Ketua KPID Bali Agung Gede Rai Sahadewa menerangkan, adanya himbauan itu karena saat hari raya Nyepi umat Hindu melaksanakan Catur Brata, yang tidak melakukan aktivitas seperti biasa selama 24 jam, yakni Amati Geni (tidak menghidupkan atau menggunakan api), Amati Karya (tidak bekerja), Amati Lelungan (tidak bepergian,), dan Amati Lelangun (tidak mendengar atau menonton hiburan).

Komisioner Bidang Isi Siaran KPI Pusat Sujarwanto Rahmat mendukung surat imbauan itu dari tiga lembaga di Bali terkait penghentian siaran lembaga siaran di Bali saat pelaksanaan Nyepi. Menurut Rahmat, imbauan itu tidak melanggar perundangan yang berlaku dan masih masuk dalam aturan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).