Suara.com - Menanggapi apa yang dinilai sebagai "kampanye hitam" yang ditujukan kepada Partai Gerindra dan Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Fadli Zon, kembali mengklarifikasi tentang masalah penculikan Mei 1998.
"Isu ini sudah lama beredar. Ini merupakan isu yang didaur ulang. Sudah berkali-kali dijelaskan, selama 15 tahun ini saya juga termasuk menjelaskan," kata Fadli, saat ditemui di Kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (7/4/2014).
Menurut Fadli lagi, dalam kasus itu, tidak ada sedikit pun keterlibatan Prabowo. Ia pun menegaskan bahwa tidak ada keputusan (hukum) apa pun yang menyangkut penangkapan atau penculikan, yang terkait dengan Prabowo.
"Apalagi kalau dilihat latar belakangnya, kenapa terjadi penangkapan terhadap aktivis yang waktu itu menjelang Sidang Umum MPR tahun 1998. (Itu) Prabowo tidak terlibat sama sekali. Kemudian Mei '98, karena beliau Pangkostrad yang mempunyai 34 batalion, tetapi (sebenarnya) tidak bisa menggerakkan pasukan. Karena yang bisa menggerakkan itu adalah Panglima (ABRI/TNI)," jelasnya.
Fadli kembali menjelaskan, oleh karena Prabowo bukan Pangkotama, maka yang bisa menggerakkan pasukan saat itu adalah Panglima ABRI dan Panglima Kodam Jaya. "Yang paling bertanggung jawab terhadap Mei '98 tentu saja otoritas tertinggi, yaitu Panglima ABRI, yaitu Pak Wiranto. Ini bukan masalah menyerang orang, tapi kita bicara fakta," tukasnya.
Fadli pun menambahkan bahwa dirinya telah mengungkapkan hal itu dalam buku Politik Huru-hara Mei 98. Buku itu sendiri menurutnya, nyatanya sampai sekarang tidak pernah dipersoalkan (secara hukum) oleh pihak mana pun.
"Selama ini buku saya dengan jelas menyebut nama-nama, dan jelas sampai hari ini tidak ada gugatan sama sekali," tandasnya.
Berita Terkait
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
Prabowo Tunjuk Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam, Sinyal Tak Ada Dendam?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO