Suara.com - Sejumlah pemilih di Bandung, Jawa Barat mengaku kaget karena sebagian besar calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI wilayah Jawa Barat berasal dari partai politik yang pada Pemilu 2009 menjadi calon legislatif.
"Wah.... kok banyak 'veteran' partai politik masuk DPD yah, lebih banyak dari yang dulu-dulu. Sebagian ada yang sudah beberapa jadi dewan," kata Asep Sumirat, salah seorang pemilih di TPS Pakutandang Ciparay Kabupaten Bandung, Rabu (9/4/2014).
Hal sama juga diungkapkan oleh pemilih lainnya yang mengaku baru kali itu melihat lembar calon DPD RI dari Jawa Barat. Sebelumnya mereka belum mendapat simulasi pemilihan.
Mereka mengaku banyak yang tidak tahu tokoh DPD lainnya, kecuali mereka yang sebelumnya menjadi calon legislatif.
"Dari gambar yang ada, calon dari partai politik memang lebih dikenal, calon lainnya tak kenal, kecuali Oni SOS. Tapi saya pilih yang mana, itu rahasia," kata Asep.
Hal senada juga diungkapkan pemilih lainnya, Hasan dan Yana di TPS 25 Pakutandang Ciparay Kabupaten Bandung juga mengaku buta nama-nama tokoh yang masuk calon DPD-RI, dan baru kali itu melihatnya.
"Mereka nggak kampanye sih, jadi kurang kenal, kecuali bekas politisi partai. Tapi siapapun yang terpilih mudah-mudahan benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyat," katanya.
Lain halnya dengan pemilih pemula Eka, yang mengaku sempat kaget mendapat empat lembar surat suara dengan sederet nama calon legislatif.
"Kalo yang partai politik tak masalah saya sudah dapat sosialisasi, tapi kalau calon DPD-RI saya pilih yang paling rapi dan pake dasi, nggak tahu sih orangnya," kata Eka.
Sementara itu Ny Sunarti (40) mempertanyakan calon DPD-RI dari kalangan perempuan di wilayah Jawa Barat yang hanya lima orang dari 36 calon DPD RI yang tertera di lembar surat suara itu.
"Kok hanya lima calon perempuan saja yah, tidak sampai sepuluh gitu. Tak satupun saya kenal. Kayaknya sulit menang mereka," kata wanita berprofesi karyawan bank itu. (Antara)
Berita Terkait
-
DPR Dukung Usulan Blacklist Pelaku Politik Uang di Revisi UU Pemilu
-
Bukan Sekadar Objek Politik: Saatnya Anak Muda Jadi Mitra Strategis Kawal Isu Daerah
-
Di Ujung Tahta Pajajaran: Tragedi dan Intrik Politik di Akhir Kekuasaan
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
PSHK Setuju Dana Banpol Naik, Tapi Pasang Syarat: Transparansi Total dan Reformasi Internal Partai
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
Terkini
-
Pura-pura Mogok! Sabu 16 Kg dalam Ban Mobil Towing Terbongkar, Polda Metro Bekuk 2 Kurir di Depok
-
Filipina Mulai Ketar-ketir Efek Domino Konflik Geopolitik, Termasuk Perang AS - Iran
-
Putus Hubungan dengan WHO, Amerika Serikat Berisiko Kehilangan Jejak Penyebaran Hantavirus
-
Catatan Tertulis Suku Indian Navajo Tunjukkan Hantavirus Sudah Lama Mengintai Umat Manusia
-
Panas! Ade Armando Batal Maaf ke Jusuf Kalla Jika Laporan Polisi Tak Dicabut
-
Studi Ungkap Dilema Nikel: Dibutuhkan untuk Energi Bersih, tapi Ancam Lingkungan
-
Bidik Tersangka Tragedi Bekasi: Polisi Periksa 39 Saksi dari Pejabat KAI hingga Bos Taksi Green SM
-
Cek Fakta: Benarkah Hantavirus Disebabkan Efek Samping Vaksin Covid-19 Pfizer?
-
Kasus Kekerasan Gender Tembus 376 Ribu, LBH APIK Ungkap Lemahnya Perlindungan Korban
-
Eks Gubernur Sultra Nur Alam Dilaporkan ke KPK Terkait Korupsi Dana Unsultra Rp12 Miliar