Suara.com - Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pagi tadi Ketua Umum (Ketum) DPP PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberikan pesan singkat ke telepon genggamnya. Pesan tersebut menurutnya berkaitan dengan perintah penjajakan untuk berkoalisi.
"Tadi pagi di-SMS (Ketum). Makin banyak pertemuan makin baik. Karena telah disampaikan oleh Bu Ketum, bahwa PDI Perjuangan ini terbuka untuk kerja sama dengan partai yang punya platform yang sama," kata Jokowi, di Balaikota DKI, Jakarta, Kamis (10/4/2014).
Namun, Jokowi mengaku, hingga saat ini belum mengetahui platform partai lain yang memiliki kesamaan dengan PDIP. Oleh karena itu menurutnya, perlu penjajakan yang harus dilakukan dalam beberapa kali pertemuan. Meski begitu, Jokowi punya beberapa kesimpulan soal kedekatan dengan beberapa partai lain.
Dengan Partai Nasdem, Jokowi mengakui jika partai tersebut memiliki ideologi yang mirip, yaitu sama-sama nasionalis. "Selain itu, persentase suaranya lumayan gede," kata Jokowi.
Namun, ketika disebut bahwa Partai Nasdem memiliki keuntungan lebih lantaran memiliki media, Jokowi hanya tertawa. "Hahaha. Kita masang iklan tiga hari pun bayar. Gimana sih? Keuntungan apa?" katanya.
Sementara soal PKB, Jokowi mengakui memiliki kedekatan dengan Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Jokowi mengatakan, tidak hanya dirinya, Megawati dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Tjahjo Kumolo, pun sudah bertemu dengan Cak Imin.
"Ya, memang dekat. Dari dulu juga dekat. Personal juga dekat," katanya.
Lalu, dengan Partai Golkar termasuk Ketua Umum-nya Aburizal Bakrie, Jokowi juga mengaku sudah bertemu. Pertemuan tersebut menurutnya dilakukan pada sebuah acara di salah satu stasiun televisi, tadi malam.
"Tadi malam sudah gitu kok. 'Mas, nanti segera bertemu ya. Ya, atur waktu'," tutur Jokowi menirukan pembicaraan keduanya tadi malam.
Sedangkan mengenai Partai Gerindra dan Ketua Dewan Pembinanya, Prabowo Subianto, Jokowi sedikit saja berbicara. Dia hanya menjawab dengan nada pelan, ketika ditanya apakah sudah ada pertemuan dengan Partai Gerindra atau Prabowo.
"Belum ada," katanya.
Yang jelas, menurut Jokowi pula, skenario koalisi dengan partai-partai tersebut, sejauh ini belum bisa disimpulkan. Menurutnya, masih perlu beberapa pertemuan lagi untuk menentukan koalisi yang tepat antara partai-partai tersebut. Namun, pada prinsipnya, Jokowi mengatakan bahwa koalisi yang akan dibangun terbuka untuk partai mana pun.
"Kita kan inginnya bertemu terus, baru tentukan. Dengan keputusan kan. Mosok bertemu baru sekali, masa langsung seperti itu. Dan saya kira, semua partai ketemu dulu dengan partai lain. Nggak mungkin ketemu cuma dengan satu-dua partai," tukasnya.
Jokowi menjelaskan, koalisi yang dimaksud pihaknya juga bukan berarti harus bagi-bagi jatah kursi menteri. Menurutnya, Indonesia menganut sistem presidensial, karena itu koalisinya pun harusnya bergaya kerja sama.
"Ini sistem presidensil. Ya kan. Jadi yang namanya bagi-bagi kursi, bagi-bagi menteri, itu hanya ada di koalisi parlementer. Koalisi itu, misalnya, kalau kamu 20 persen, dapat jatah menteri 8 misalnya. Lalu kalau 10 persen, ya jatahmu 5 kursi. Tapi kan kita tidak. Karena kita presidensial, kerja sama. Kalau bareng-bareng, ya, harus mau kerja sama," tandas Jokowi.
Berita Terkait
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Penggaung Jokowi 3 Periode Masuk Kabinet Prabowo, Rocky Gerung: Qodari Konservatif, Tak Progresif!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO