Suara.com - Abu Azmi, seorang politisi senior Partai Sosialis India (Samajwadi) melontarkan pernyataan mengejutkan baru-baru ini. Lelaki yang menjabat sebagai kepala partai wilayah Maharashtra itu menyatakan bahwa perempuan yang berhubungan badan sebelum menikah harus digantung, meski mereka adalah korban pemerkosaan.
"Kesimpulannya begini: perempuan manapun, baik yang sudah maupun belum menikah, yang berhubungan badan dengan lelaki, dengan atau tanpa persetujuannya, harus digantung. Keduanya harus digantung," kata Azmi.
Putra Azmi, Farhan, yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di Mumbai, meminta maaf atas pernyataan sang ayah.
"Saya berkeyakinan bahwa pemerkosa harus digantung seratus kali. Saya punya lima saudara perempuan dan setiap orang di keluarga punya keyakinan yang sama," kata Farhan.
Bukan hanya Azmi saja yang membuka wacana berbau kontroversi tersebut. Sang ketua partai Mulayam Singh Yadav bahkan mengatakan bakal menghapus hukuman mati bagi para pemerkosa yang mengulangi kejahatannya, jika dirinya terpilih menjadi perdana menteri. "Karena lelaki sudah biasa mengulangi kesalahannya", demikian alasannya.
Dalam sebuah kampanye, Yadav mengatakan, pemerkosaan terjadi karena perempuan yang memancing laki-laki untuk melakukannya.
"Laki-laki tetaplah laki-laki. Setelah berhubungan, perempuan mengeluh mereka diperkosa," kata Yadav.
Namun beberapa hari kemudian, Yadav meralat pernyataannya.
"Banyak orang bilang komentar saya benar. Saya menentang pemerkosaan. Para pemerkosa harus diberikan hukuman yang paling berat," katanya dalam sebuah kampanye lain.
Dua pernyataan itu menuai kritik dari politisi India lainnya. Lawan politik Yadav dari Partai Kongres, Shobha Oza, menyayangkan pernyataan Yadav.
"Sayang sekali ada pemimpin yang mengeluarkan pernyataan seperti itu terkait pemerkosaan. Pernyataan itu mendorong orang untuk melakukan kejahatan semacam itu," kata Oza.
Sementara itu, kepala komisi untuk perempuan di parlemen Maharashtra, Susieben Shah mengaku sudah mengundang Yadav untuk mengklarifikasi pernyataannya secara langsung.
"Pernyataannya sangat menyedihkan, tidak bertanggung jawab dan terkutuk... Jika Anda berkuasa, bukankah Anda bertugas untuk melindungi perempuan?" kata Shah. (Telegraph)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Siapkan Dana Haji Lebih Terstruktur, BNI Andalkan Fitur Life Goals di wondr
-
Viral Pemotor di Cikarang Tabrak Penyapu, Pura-pura Menolong Lalu Kabur Sambil Buang Sandal Korban!
-
TB Hasanuddin: Kritik Pemerintah Bukan Ekstremisme, Perpres 8/2026 Rawan Multitafsir
-
Siasat Licin Kiai AS Hindari Polisi, Kabur ke Wonogiri Naik Travel Demi Tak Terlacak
-
Soal Homeless Media jadi Mitra Bakom, Indonesia New Media Forum Buka Suara
-
Kapolri Minta Jajaran Polri Perkuat Sinergi dengan APH Hadapi Dinamika Global
-
Viral Aksi Bejat Pria Rekam Rok Penumpang dari Kolong Peron Stasiun Kebayoran, Polisi Buru Pelaku
-
Cari Keadilan! Keluarga Korban Kekerasan TNI Serahkan Kesimpulan Gugatan UU Peradilan Militer ke MK
-
Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut
-
Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan Tanpa Fotokopi KTP