Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Suharso Monoarfa mengaku belum menerima surat pemecatan dirinya yang dikeluarkan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.
"Sampai detik ini saya belum menerima suratnya. Saya tahu kabar itu dari mass media," kata Suharso, Rabu (16/4/2014).
Suharso mengatakan berdasarkan pemberitaan media massa yang dibacanya, surat itu berisi tentang pemecatan dirinya beserta empat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), oleh Ketua Umum Suryadharma Ali karena dianggap tidak taat AD/ART partai.
Keempat Ketua DPW yang ikut dipecat antara lain Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noer, dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara.
Suharso menilai surat pemecatan itu sangat ganjil karena dikeluarkan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, dan tanpa tandatangan Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy.
"Biasanya prosedur pemecatan itu ada peringatan pertama, kedua dan ketiga, tetapi ini secara tiba-tiba saja ada kabar pemecatan saya dan empat Ketua DPW, ada apa ini. Lagi pula kabarnya tidak ada tanda tangan sekjen juga, padahal pemecatan itu harus ditandatangani ketua umum dan sekjen," ujar dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, 26 DPW PPP sempat mengajukan mosi tidak percaya kepada pengurus DPP PPP karena tidak juga menggelar rapat menjatuhkan sanksi buat Suryadharma.
Mereka menganggap aksi Suryadharma yang hadir saat kampanye Partai Gerindra telah merugikan dan melanggar aturan internal partai. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO