Suara.com - Dukungan PPP buat Gerindra dan Prabowo sebagai calon presiden yang sebelumnya dideklarasikan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) kembali mentah lagi pasca keluarnya 8 fatwa Majelis Syuro PPP.
Dua poin dalam fatwa itu menyebutkan jika semua keputusan yang berkaitan dengan koalisi dan dukungan capres-cawapres mesti ditunda hingga digelarnya Rapat Pimpinan Nasional dari dua kubu.
Kubu Sekjen PPP Romahurmuziy dan Emron Pangkapi sendiri hingga malam ini masih ngotot menggelar Mukernas di Bogor, Jawa Barat.
Sementara kubu SDA menyebut kalau soal koalisi hingga kini masih dilakukan pendekatan.
"Pendekatan masih tetap akan berlanjut," kata SDA ketika dimintai keterangan terkait kelanjutan koalisi dengan Partai Gerindra.
Kata pendekatan ini bisa jadi merupakan upaya melunak dari SDA untuk menunda saja, tapi juga sama ngototnya dengan kubu Romi.
Sekarang tinggal menunggu apakah islah bakal berlangsung dan Rapimnas kedua kubu bisa dilaksanakan.
Kalau betul bisa, maka dukungan dan langkah koalisi dari PPP bisa menjadi langkah baru. Entah itu berlanjut ke Prabowo atau malah bergeser ke Jokowi. Pilihan terakhir, PPP memang sudah takdir pecah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG