Suara.com - Bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) membuka diri untuk berkoalisi dengan siapa pun, termasuk dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Namun, koalisi dengan PPP belum terwujud lantaran adanya masalah internal partai berlambang Ka’bah itu.
"Ya biar rukun dulu, biar islah dulu," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (22/4/2014).
Dia mengatakan, seusai Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu, PDI Perjuangan kerap berkomunikasi dengan PPP untuk membicarakan koalisi. Namun, dengan kubu yang mana Jokowi membicarakan koalisi? Jokowi hanya tertawa.
"He he he, dengan PPP-lah," katanya.
Internal PPP terbelah setelah Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA) secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 beberapa waktu lalu.
SDA bahkan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari Partai Gerindra. Ini pula yang dianggap menyalahi hasil mukernas PPP.
Sejumlah elit pun bersuara dengan adanya dukungan ini. Namun, SDA malah melakukan pemecatan 4 Ketua DPW dan Wakil Ketum Suharso Manoarfa.
Akibat itu, sejumlah elit DPP PPP lainnya melakukan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk menggulingkan SDA. Alhasil, Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi dijadikan sebagai Pelaksana tugas (Plt) sementara menggantikan SDA, hingga waktu yang belum ditentukan.
Tidak berhenti sampai di situ, PPP kubu SDA menolak keputusan Rapimnas versi Emron. Sebab, SDA menganggap Mukernas itu adalah ilegal karena tidak ada persetujuan dari Ketua Umum DPP PPP, yaitu SDA.
Hingga kini, kisruh PPP ini masih terus berlanjut dan belum ada ujungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah