Suara.com - Setelah melakukan kudeta militer, tentara Thailand mengambil alih posisi Perdana Menteri. Pemimpin junta militer Thailand, Prayut Chan-O-Cha mengungkapkan, dia mengambil alih posisi Perdana Menteri dan menjadi Perdana Menteri ad interim.
Laporan harian the Bangkok Post menulis, keputusan Prayut untuk menjadi Perdana Menteri ad interim hanya sementara. Apabila sudah menemukan orang yang tepat, Prayut akan melepaskan posisinya sebagai Perdana Menteri ad interim.
Militer Thailand mengkudeta pemerintahan setelah faksi-faksi politik yang berseberangan tidak kunjung menemui titik terang demi penyelesaian krisis dalam negeri. Pernyataan kudeta disampaikan langsung oleh Panglima Militer Thailand Jenderal Prayuth Chan-O-Cha melalui tayangan televisi. Kudeta berlangsung tanpa pertumpahan darah.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Kamis (22/5/2014), menyampaikan keprihatinan serius menyusul kudeta atau pengambil-alihan pemerintahan Thailand oleh militer, sekaligus menyerukan agar tampuk pemerintahan dikembalikan ke sipil.
“Sekretaris jenderal sangat prihatin oleh pengambil-alihan militer di Thailand,” demikian isi pernyataan yang dikeluarkan di Markas PBB, New York, oleh juru bicara Ban. (AFP/Reuters)
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!