Suara.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal Budiman mengungkapkan menyisihkan dana dari dua pos anggaran milik Angkatan Darat (AD) untuk membantu mengamankan pelaksaaan Pilpres 9 Juli 2014.
Dalam rapat koordinasi bersama para Pangdam seluruh Indonesia di Mabes AD, Senin (2/6/2014), Budiman menyebut tiga mata anggaran, salah satu anggaran yang disisihkan yakni dari anggaran intelijen.
"Kita ada anggaran teritorial, anggaran latihan, anggaran intelejen yang bisa digunakan angkatan khusus yang berjaga di Pilpres," kata Budiman.
Saat rapat dia sempat mengindikasikan kalau dana anggaran khusus untuk Pilpres khusus untuk TNI tidak cukup alias kurang, namun hal itu langsung dibantahnya saat dikonfirmasi oleh jurnalis usai rapat.
"Dana Pilpres ada, diberikan untuk 35 ribu satuan kami yang diberikan kepolisian," kata Budiman berkilah.
Dia menyebutkan dana itu disalurkan buat personil yang bertugas.
"Tetapi kan Angkatan Darat ada 350 ribu dari keseluruhan,” ujarnya.
Sementara Budiman sempat memaparkan alokasi anggaran dana dalam setahun yang diperuntukkan TNI AD.
"Kalo besar untuk dana satu tahun sekitar 406 miliar, untuk dana latihan kita punya 450 miliar, untuk dana pengamanan 265 miliar itu bisa digunakan,” jelas Budiman.
Dana tersebut, sambungnya lagi, tidak semuanya digunakan dan diberikan bertahap triwulan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun