Suara.com - Calon wakil presiden nomor urut 2 Jusuf Kalla meminta warga masyarakat untuk melaporkan jika mendapati masjid dijadikan tempat kampanye. Jusuf Kalla juga membantah dengan tegas hal itu untuk memata-matai masjid.
"Bukan begitu (menginteli masjid), kalau ada jamaah yang melihat ada yang memakai kampanye di masjid itu kan melanggar UU. Tolong agar jamaah melaporkannya ke pengurus masjid. Itu saja," kata Jusuf Kalla usai mengunjungi korban kekerasan atas nama agama di RS Panti Rapih Yogyakarta, Senin (2/6/2014).
Selaku Ketua Umum PP Dewan Masjid Indonesia, Kalla juga menegaskan tidak pernah menginstruksikan untuk memata-matai masjid.
Sesuai Undang-Undang, lanjut Kalla, area masjid harus steril dari kampanye. Untuk itu, Kalla menegaskan, hanya mengingatkan para jamaah agar melaporkan siapa saja yang melakukan pelanggaran Undang-Undang itu.
Sebelumnya Cawapres Jusuf Kalla bersama Capres Jokowi bersilaturahmi dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan diterima di kediaman pendopo Kraton Kilen Yogyakarta. Sri Sultan didampingi oleh Ratu Hemas beserta anak cucu dan menantu. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
KPK Ungkap Pengembalian Dana Haji Ilegal! Siapa Saja yang Sudah Mengaku?
-
Piala Dunia Resmi Disiarkan Gratis di TVRI, Mulai Kapan Bisa Ditonton?