Suara.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 tidak mengumbar "kampanye hitam" dan menjadikannya lautan fitnah.
Hal itu diungkapkan Presiden Yudhoyono dalam rapat koordinasi pemantapan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 di Sentul, Bogor, Selasa (3/6/2014).
"Dalam pelaksanaan pemilu, suhu politik pasti meningkat, memanas, dan akhirnya panas. Itu hukum politik di negara mana pun, dalam kesempatan di era apa pun. Karena itu, cegah tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan kecurigaan dan tuduhan tidak perlu apalagi kalau lantas menimbulkan fitnah. Mari kita selamatkan negara kita tidak menjadi lautan fitnah," kata Presiden Yudhoyono.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemilihan presiden yaitu gubernur, bupati dan wali kota, pangdam, kapolda, pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Mabes TNI, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, pengurus Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan panwaslu kabupaten dan kota seluruh Indonesia, serta institusi terkait.
Presiden mengatakan, fitnah merupakan musuh bagi semua agama.
"Fitnah lebih kejam dari pembunuhan," katanya.
Presiden mengatakan kampanye negatif pasti terjadi di negara mana pun, dalam pemilu apa pun, tapi 'black campaign' (kampanye hitam) atau fitnah, sebaiknya tidak dilakukan.
"Masyarakat belum tentu tahu itu fitnah atau 'black campaign', barangkali ada yang percaya seolah-olah itu benar, kalau itu kita lakukan berarti kita berdosa, kita bersalah karena saudara kita mendapatkan info yang tidak pernah ada kebenarannya," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!
-
Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?