Suara.com - Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan materi isu HAM dalam debat dua pasang calon presiden dan wakil presiden yang bakal disiarkan langsung di televisi nasional.
Komnas HAM hari ini, Kamis (5/6/2014), sengaja mendatangi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menyampaikan permintaan itu.
Ada tujuh item isu di antaranya yang diusulkan masuk dalam materi debat capres cawapres, yakni pelanggaran HAM berat dan pengananannya, masalah-masalah pelanggaran HAM,dan hak-hak sosial.
"Tujuh item ini diharapkan menjadi pertanyaan bagi siapa pun ketika debat kandidiat capres," kata Komisioner Komnas HAM Nurcholis.
Menurut Nurcholis, hal itu penting untuk mengetahui apakah dua pasangan capres-cawapres yang bertanding dalam Pemilu Presiden 2014 dapat memahami isu HAM.
"Idealnya, kita undang dua kandidat ini ke Komnas HAM, kita bahas capres, atau didebat apakah acara KPU atau bagaimana, tapi idealnya mereka hadir Komnas HAM," tambah Nurcholis.
Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ini ada dua pasangan yang bertanding. Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang diusung Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendapatkan nomor urut 1.
Sedangkan pada nomor urut 2 ada Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan beserta koalisinya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps
-
Perdokjasi Dorong Prodi S2 Kedokteran Asuransi Pertama di Indonesia, Target Berdiri 2028