Suara.com - Tim pemenangan calon presiden (capres) dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, menekankan agar kampanye negatif berupa penyebaran tabloid bernada negatif tentang calon yang mereka usung tidak usah dilawan.
"Kami sudah sampaikan ke Bawaslu, untuk mengusut siapa yang bertanggungjawab dengan tabloid (Obor Rakyat) itu. Kampanye itu (penyebaran tabloid) adalah cara yang tidak baik dan tidak usah dilawan," kata Djarot Saiful Hidayat, salah seorang juru kampanye nasional tim Jokowi-JK, saat ditemui dalam acara deklarasi dukungan Gerakan Nasional Petani Nusantara, di lapangan Desa Satriyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur (Jatim), Jumat (6/6/2014).
Djarot pun mengatakan, tim sudah banyak menerima laporan terkait dengan penyebaran tabloid tersebut. Tabloid itu diketahui banyak beredar di Jatim, terutama di pondok-pondok pesantren. Isi tabloid itu juga dinilai sebagai berita bohong yang tidak perlu dipercaya oleh masyarakat, selain juga bermuatan SARA.
Menurut Djarot lagi, masyarakat saat ini sudah cukup cerdas untuk menerima informasi, terlebih lagi informasi yang dinilai menjatuhkan. Mereka sudah lebih memahami, serta dipastikan tidak akan mudah percaya dengan kabar yang beredar tersebut.
Mantan Wali Kota Blitar itu juga mengaku, sampai saat ini tim masih belum melakukan survei terkait pengaruh beredarnya tabloid tersebut. Namun, ia tetap berpandangan bahwa rakyat sudah cerdas dan tidak akan mudah percaya dengan berita bohong.
Sebelumnya diketahui, tabloid Obor Rakyat banyak beredar di sejumlah pondok pesantren di Jatim. Di Blitar, relawan Jokowi-JK menyebut, ada sekitar 30 pondok pesantren yang mendapatkan kiriman tabloid yang dinilai sebagai kampanye hitam tersebut. Selain di Blitar, tabloid itu juga dilaporkan beredar di Malang, Tulungagung, serta sejumlah daerah di lainnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Pakai Sarung Tangan, Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba 214,84 Ton Senilai Rp29,37 Triliun
-
IESR Nilai SNDC Indonesia Tak Selaras dengan Ambisi Energi Terbarukan Prabowo, Kenapa?
-
Purbaya Sepakat sama Jokowi Proyek Whoosh Bukan Cari Laba, Tapi Perlu Dikembangkan Lagi
-
Geger Proyek 'Busuk' Whoosh, Amien Rais Semprot Jokowi dan Luhut: Aneh Sekali
-
Utang Menggunung di Balik Kemegahan Kereta Cepat, Siapa yang Tanggung Jawab?
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Tak Mau Ceplas-ceplos Lagi! Menkeu Purbaya: Nanti Saya Dimarahin!
-
H-6 Kick Off: Ini Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
Terkini
-
Pakai Sarung Tangan, Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba 214,84 Ton Senilai Rp29,37 Triliun
-
Menkeu Purbaya Masuk Bursa Cawapres Terkuat Kalahkan Dedi Mulyadi, PAN Malah Ragu Ajak Gabung?
-
Geger Mamberamo! Polisi Diserang Massa Pakai Parang dan Linggis, Tokoh Masyarakat Jadi Dalang?
-
Leher Ditebas usai Nyabu Bareng, Kronologi Berdarah Asep Bunuh Rekan di Jatinegara Jaktim
-
Geger Kabar Pertalite Bikin Motor Brebet di Jatim, Bahlil Turun Tangan Kirim Tim Khusus
-
Papua Memanas! Mapolres Mamberamo Raya Diserang Massa, Banyak Polisi jadi Korban, Apa Pemicunya?
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Swedia Ingin Kurangi Emisi Lewat Pajak Makanan Tak Ramah Lingkungan, Bisakah Ditiru?
-
Siswi MTs Sukabumi Akhiri Hidup, Isi Surat Ungkap Keinginan Pindah Sekolah karena Perilaku Teman
-
Dugaan Korupsi Whoosh Diusut KPK, PDIP: Bu Mega Sudah Ingatkan Sejak 2015