Suara.com - Calon presiden (capres) nomor dua, Joko Widodo (Jokowi), mengatakan program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar akan ia terapkan kelak setelah menjadi Presiden RI. Ia memastikan program ini tidak akan berbenturan dengan Kartu Jaminan Nasional (KJN) yang diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Yang jelas ini sudah kita kerjain dan di Jakarta sudah ada koreksi-koreksi," kata Jokowi di Kampung Nelayan Indah, Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (10/6/2014).
Dia menjelaskan program kartu tersebut mirip dengan yang sudah ia terapkan di Solo dan Jakarta, tentu saja nanti ada yang diperbagus lagi.
Untuk saat ini, Jokowi belum dapat menyebutkan nilai anggaran untuk pembuatan kartu tersebut.
"Hitung-hitungan setelah saya jadi presiden. Anggaran saja disisain berapa? kan anggarannya sudah berjalan," tutur Jokowi.
Dia menargetkan seluruh provinsi yang memiliki angka kemiskinan banyak akan kebagian kartu tersebut.
"Sudah tahu kan, di NTT, Papua. Termasuk kalau profesi, untuk nelayan," kata Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya