Suara.com - Calon presiden (capres) nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi), bertemu dengan para nelayan di Kampung Nelayan Indah, Medan Labuhan, Sumatera Utara, Selasa (10/6/2014) sore.
Jokowi ingin mendengarkan aspirasi para nelayan.
Salah seorang warga yang telah menjadi nelayan selama 10 tahun, Hafiza, mengatakan saat ini masih ada orang menggunakan bom untuk menangkap ikan dan hal ini sangat mengurangi pendapatan nelayan.
"Di wilayah tangkapan ikan, masih banyak pak yang pakai trol (sejenis pukat harimau) untuk menangkap ikan," ujar Hafiza kepada Jokowi.
Menurut Hafiza, metode penangkapan dengan trol juga sangat merugikan nelayan tradisional. Hafiza menuding ada perusahaan besar di balik aksi itu.
Nelayan bernama Syamsuddin juga mengungkapkan masalahnya. Dia mengaku terhambat persoalan operasional, seperti kurangnya kapal untuk melaut. Dia juga mengeluhkan sikap pemerintah yang kurang tegas dengan maraknya over fishing atau penangkapan ikan secara massal karena hal itu menciptakan ketimpangan penghasilan antara nelayan satu dan nelayan lainnya.
"Di pantai timur Sumatera Utara itu sejak tahun 2000 itu over fishing. Itu lebih banyak nelayan daripada ikan. Ini yang buat nelayan enggak berhasil," kata Syamsuddin.
Menanggapi keluhan para nelayan, Jokowi mengatakan persoalan nelayan di Sumatera hampir sama dengan di wilayah Jawa Timur, Papua, Nusa Tenggara, Sumatera, dan Kalimantan.
"Mereka rata-rata menyampaikan mengenai masalah kapal-kapal modern, kalau kapal mereka, perahu mereka, diperbaharui, mereka akan lebih baik. Mesin kapal mereka sudah 10 -15 tahun nggak pernah diganti, kalau diganti tentu mereka akan lebih baik," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Peluang Prabowo-Gibran di Pilpres 2029 Dinilai Masih Terbuka, Manuver Jokowi Jadi Sorotan
-
Datangi Kediaman Jokowi di Solo, Sespri Prabowo Rizky Irmansyah Jadi Sorotan
-
Guru Besar UMY: Masa Depan Politik Gibran Masih Bergantung pada Bayang-Bayang Jokowi
-
Kapolri Buka Suara Usai Roy Suryo dan dr Tifa Tak Ditahan: Itu Kewenangan Kejaksaan
-
Nadiem Makarim: Banyak yang Larang Saya Jadi Menteri Jokowi
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT