Suara.com - Tim hukum pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla meminta polisi mengusut kasus tabloid Obor Rakyat sampai ke sumber duit yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan ke masyarakat.
Anggota tim sukses Jokowi-JK bidang penghubung partai Abdul Kadir Karding mengatakan kepada suara.com, biaya untuk menerbitkan tabloid sangatlah besar sehingga ia curiga duitnya bukan berasal dari kantong pribadi Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setiyardi Budiono.
Apalagi, kata Abdul, Setiyardi adalah seorang Komisaris PTPN XII. Abdul curiga ada unsur pencucian uang dalam kasus penerbitan tabloid.
“Kita harus cek. Dia komisaris PTPN, apa (dugaan) jadi alat pencucian uang dia. Polisi harus cek ke sana. Jangan-jangan BUMN dipakai sebagai alat politik untuk cuci uang,” kata Abdul.
Tim hukum Jokowi akan mendorong polisi untuk mengusut tuntas kasus ini.
Hari ini, tim hukum pasangan Jokowi – JK melaporkan kasus pemberitaan Obor Rakyat ke Markas Besar Polri. Tabloid yang dipimpin oleh mantan wartawan Majalah Tempo yang juga asisten staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dilaporkan ke polisi karena kontennya dianggap menyebarkan fitnah kepada Jokowi.
“Tim hukum melaporkan tabloid itu sebagai tindak pidana, di antaranya pencemaran nama baik,” kata Abdul.
Sebelumnya, Setiyardi mengungkapkan jumlah tabloid yang diterbitkannya setiap edisi sebanyak 100 ribu eksemplar.
“Kalau mengenai jumlahnya, saya tidak mencetak banyak, karena saya juga mengalami keterbatasan, jumlahnya itu kami mencetak 100 ribu eksemplar setiap edisi. Saya mampu untuk melakukan pencetakan dalam jumlah tersebut,” kata dia.
Tabloid-tabloid tersebut didistribusikan ke pesantren karena menurut Setiyardi kalangan ini kurang mendapatkan akses informasi yang memadai.
Setiyardi sudah meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuat klarifikasi bila konten tabloid tidak sesuai dengan fakta.
Tabloid yang tiba-tiba muncul dan menyerang Jokowi menjelang pemilu presiden ini disebarkan secara masif ke sejumlah masjid dan pondok pesantren di Pulau Jawa.
Edisi pertama tabloid tersebut tanggal 5-11 Mei 2014. Pada terbitan pertama mengangkat judul utama “Capres Boneka.” Kemudian ada karikatur Jokowi tengah mencium tangan Megawati Soekarnoputri .
Kemudian pada edisi kedua mengangkat judul utama “1001 Topeng Jokowi.”
Para tokoh agama yang menerima kiriman tabloid lewat jasa pos, heran dengan isinya. Mereka tidak percaya begitu saja dengan pesan subyektif yang ditulis tabloid.
Baca juga: Penjelasan Pemred Tabloid Obor Rakyat
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Cicil Emas Lebih Mudah, BRI Hadirkan Layanan Pembiayaan Emas di BRImo
-
Kata Pemprov DKI Soal JPO Viral Tanpa Tangga di Depan Gedung DPR RI
-
Ratusan Pelajar SMA di Karo Diduga Keracunan MBG, Terungkap SPPG Milik Kodim
-
Lawan Arus di Rawa Buaya, Warga Minta Jalur Alternatif ke Duri Kosambi
-
Getol Kritik Dampak Proyek PLTA, Solidaritas Perempuan Poso Sempat Digertak Pejabat Pemkab
-
5 Rekomendasi Tinted Sunscreen untuk Flek Hitam sesuai Review dan Harga
-
Pasca Putusan MK, DPR Titip Pemerintah Naikkan Gaji Guru dari Anggaran Pendidikan
-
Buang Sampah ke TPS Liar Nagrak, 4 Perusahaan Terancam Sanksi Lebih Berat
-
Kemendagri Ajak Pemda Optimalkan Program MBG untuk Tekan Stunting dan Kemiskinan
-
Promosi Miras Pakai Ayat Alquran Dinilai Penistaan Agama, FKBI Dorong Publik Boikot Produknya