Suara.com - Capres nomor urut dua Joko Widodo usai menjalani verifikasi harta kekayaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku ada penambahan sekaligus pengurangan aset.
"Penambahan aset ada, tapi penguranganya juga ada," ungkap Jokowi usai menjalani verifikasi harta kekayan di kantor KPK, Jalan HR, Rasuna Sahid, Jakarta, Kamis (26/6/2014).
Jokowi menerangkan penambahan aset Jokowi diperoleh dari hasil pengurangan aset lain miliknya.
"Misalnya saya membeli aset sesuatu, dari (hasil) menjual aset lain," tambahnya.
Gubernur Jakarta non aktif itu juga mengaku, asetnya yang bernilai rendah juga turut diperiksa oleh KPK, seperti sepeda motor dan sejumlah rekening.
"Harta kecil, seperti sepeda motor diurus dan rekening-rekening dicek semua, pemeriksan kurang lebih tiga setengah jam,"
Jokowi menjelaskan nilai total harta kekayanya akan disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Jumlahnya nanti secara detail akan disampaikan 1 Juli di KPU," seru Jokowi.
Verifikasi harta kekayaan kandidat capres cawapres yang akan berlaga di pilpres 9 Juli 2014 mendatang dilakukan untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 5 huruf f dan pasal 14 ayat 1 huruf d, UU nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Kemarin capres cawapres nomor urut satu Prabowo Subianto dah Hatta Rajasa mendapat giliran lebih dahulu untuk mengklarifikasi hartanya di KPK.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan