Suara.com - Panitia Pengawas Pemilu Kota Bekasi, Jawa Barat, menyayangkan tidak terakomodirnya hak politik masyarakat yang tinggal di apartemen dalam agenda pemungutan suara Pemilu Presiden 2014.
"Sebelumnya kami sudah memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum agar penghuni apartemen diakomodasi hak politiknya. Tapi nyatanya tidak terlaksana," kata Ketua Panwaslu Kota Bekasi Ismail di Bekasi, Jumat (11/7/2014).
Menurut dia, rekomendasi yang dikeluarkan panwaslu sudah merupakan payung hukum yang sifatnya wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bekasi.
Rekomendasi tersebut dikeluarkan panwaslu setelah memantau pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif pada 9 April 2014, di mana warga penghuni apartemen tidak diberikan kesempatan memilih karena tak disediakan tempat pemungutan suara.
"Ternyata rekomendasi kami tidak ditindaklanjuti karena saat memantau pelaksanaan pilpres, mereka (penghuni apartemen) tetap tidak disediakan TPS," katanya.
Panwaslu memantau dua apartemen besar di Kota Bekasi, yakni Mutiara di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, dan Central Point di Kelurahan Kayuringin, Bekasi Selatan.
Dua apartemen awal di Kota Bekasi itu mayoritas telah penuh sehingga jumlah warganya pun dipastikan banyak.
"Semestinya di suatu lokasi apartemen didirikan satu sampai dua TPS," katanya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat Harminus Koto menambahkan pihaknya akan mendata temuan serupa di kota-kota besar lain di Jawa Barat, misalnya Bandung, Bogor, dan Depok.
"Begitu data telah terangkum semua, akan kami tindaklanjuti untuk mengetahui hal ini disengaja atau bagaimana," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!