Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB), mengatakan wacana munas Partai Golkar yang dilontarkan kader-kader muda partainya hanya syahwat politik.
"Itu hanya orang-orang yang tidak memiliki hak suara di partai dan hanya untuk syahwat politik agar mereka bisa menentukan kabinet," katanya di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/7/2014) malam.
Di sela-sela mendampingi kunjungan Capres Prabowo Subianto ke Gedung PWNU Jatim, ia menjelaskan bahwa munas harus sesuai aturan main, yakni merupakan usulan mereka yang punya hak suara.
"Yang ngomong itu semua tidak punya hak suara. Tidak ada juga suara daerah yang menginginkan munas dipercepat, padahal percepatan munas hanya bisa dilakukan jika terdapat restu dari 2/3 DPD II Golkar, atau ada rapimnas," katanya.
Ditanya kemungkinan ada perpecahan di tubuh Golkar terkait pilpres, ia menilai hal itu masih wajar. "Namanya juga partai besar, tentu dinamika-nya juga besar. Itu wajar," katanya.
Tentang kemungkinan pemecatan terhadap kader Golkar yang mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, ia mengatakan pemecatan itu bukan dilakukan ketua umum, melainkan ada-tidaknya pelanggaran aturan.
"Jadi, mereka melanggar aturan, karena mereka mendukung Jokowi-Jusuf Kalla, padahal keputusan Rapimnas sudah mendukung pencalonan Prabowo-Hatta," katanya.
Namun, katanya, kader yang melanggar dan terancam pemberhentian masih dapat membela diri dengan melapor ke Mahkamah Partai.
"Jadi, bukan ada perpecahan, tapi ada pelanggaran aturan main organisasi," katanya.
Seperti diketahui, wacana percepatan munas untuk melengserkan ARB dari kursi Ketua Umum Partai Golkar diserukan sejumlah kader muda Golkar, di antara Poros Muda Indonesia.
Perwakilan Poros Muda Indonesia, Indra J Piliang, menilai Ketua Umum Golkar selanjutnya harus merupakan sosok yang mau bekerja keras dan tidak mengambil kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri.
Karena itu, Indra mengatakan bahwa kader muda Golkar siap mengambil alih kepemimpinan Golkar 2014-2019. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Amerika Serikat Siapkan 10.000 Tentara Tambahan Antisipasi Perang Lanjutan Melawan Iran
-
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di UBL Memanas, Dosen Terduga Pelaku Laporkan Balik Mahasiswi
-
Walhi Soroti Pertemuan Satgas PKH dengan Gubernur Sherly Tjoanda, Ada Apa?
-
RUU Pemilu Jadi Tarik Ulur: Demokrat Nilai Tak Perlu Buru-Buru, Golkar Minta Segera Dibahas
-
Israel Diserang Jutaan Lebah, Warga Zionis Ketakutan Yakin Itu Kiriman dari Tuhan
-
Perang Bikin Harga-harga Naik, Kaesang Lobi Dubes Iran Buka Jalur Selat Hormuz untuk Pertamina
-
DPM Perdokjasi Resmi Bekerja Sama dengan 13 Asuransi untuk Perkuat Penilaian Klaim
-
Polisi Selidiki Kasus Begal Viral di Gunung Sahari Meski Korban Belum Melapor
-
Kemkomdigi Beberkan 7 Ancaman Digital yang Bisa Rusak Mental Anak: PP Tunas Hadir Untuk Melindungi
-
Bukti Awal Sudah di Kantong! Polda Metro Jaya Siap Usut Skandal Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI