Suara.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta agar pada saat pengumuman atau penetapan pemenang Pemilihan Presiden 2014 pada Selasa (22/7/2014), siapapun pemenangnya tidak perlu ada pengerahan massa.
"Selain tidak perlu ada mobilisasi massa, para pendukung kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden juga tidak perlu datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Begitu pula ketika akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), tidak perlu membawa massa yang berlebihan," kata Din di sela-sela kunjungannya di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (18/7/2014).
Menurut dia, hal tersebut menjadi salah satu upaya bagi pembelajaran demokrasi.
"Dan, yang paling penting lagi tidak sampai menggoyahkan sendi-sendi negara," kata dia.
Din berharap kenegarawanan para elit politik itu ditunjukkan pada saat pengumuman dan penetapan hasil pilpres oleh KPU.
Din juga berharap kepada para capres-cawapres maupun elite-elite politiknya bisa menerima apapun keputusan dan yang akan ditetapkan KPU nanti.
Setelah pelaksanaan pilpres, semua pihak diharapkan bisa bersatu kembali dan saling mendukung untuk membangun negeri.
"Saya sudah sampaikan pada kedua pasangan calon ketika berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu agar berkomitmen siap menang dan siap kalah dan hasil penghitungan KPU harus diterima dengan legowo," kata Din.
Kalaupun ada satu pihak yang merasa ada kecurangan, katanya, akan lebih baik diselesaikan secara hukum, yakni mengajukan gugatan ke MK. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Bukan Menolak Lirboyo, Ini Sebenarnya yang Terjadi saat Munas di Ploso
-
Kasus YTR Tuai Kecaman, Negara Diminta Perkuat Perlindungan Korban Kekerasan Gender
-
Pemkab Bangkalan Borong Jajanan PKL Saat Penyambutan Prabowo, Warga Nikmati Pembagian Gratis
-
Industri China Lebih Pilih Kasih Beasiswa ke Mahasiswa Vokasi RI daripada Datangkan TKA
-
Wacana Gabungkan Pidsus dan Pidum, Burhanuddin Nilai Koordinasi Penanganan Perkara Lebih Efektif
-
Risky Tinggalkan Rutinitas Jual Ikan Keliling, Kini Menata Mimpi di Sekolah Rakyat
-
Hutan Tropis Dianggap Penyerap Karbon Utama, Tapi Penelitian Baru Tunjukkan Hal Berbeda
-
Keterlibatan TNI Urus Pangan Jadi Sorotan, Prabowo Sebut Langkah Strategis bagi Negara
-
Komisi X DPR Dorong Gaji Guru Minimal Rp 5 Juta, Respons Pernyataan Prabowo soal Kebocoran Anggaran
-
Siswa SD-SMP Batam Aksi Dukung MBG, DPR: Kemendikdasmen Selidiki Dugaan Mobilisasi Massa