Suara.com - Pakar Hukum Pidana dari UII Yogyakarta, Mudzakir mendesak kedua calon presiden untuk memberikan pemahaman kepada para pendukungnya. Pemahaman ini terkait hasil rekapitulasi KPU yang menjadi hasil resmi Pemilihan Presiden 2014.
Pemahaman ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya konflik saat KPU mengumumkan pemenang pilpres pada 22 Juli mendatang.
"Konflik akan terjadi apabila terjadi perbedaan yang cukup jauh antara hasil real count KPU dan quick count. Untuk mencegah konflik, capres harus bisa memberikan pemahaman kepada para pendukungnya," ujar Mudzakir dalam diskusi bertajuk 'Hiruk Pikuk 22 Juli' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/7/2014).
Mudzakir mengakui hal tersebut tidak akan mudah, karena jarak antara capres dengan pendukungnya cukup jauh. Namun, demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif, dia menyarankan kepada capres untuk tidak mengabaikannya.
Sementara Ketua Forum Rektor Indonesia 2013, Laode M. Kamaluddin mengatakan hasil quick count yang berbeda pada 9 Juli lalu menyebabkan kedua belah pihak memiliki pegangan berbeda. Ini yang memicu kemungkinan terjadinya konflik pada saat KPU mengumumkan hasil penghitunga pada 22 Juli mendatang. Laode menyarankan media massa tidak terlalu memihak dalam menyebarkan informasi.
"Yang bikin timbulnya konflik itu sebenarnya quick count karena Kedua belah pihak sudah punya data dan mengklaim datanya yang kredibel. Media massa juga harus mengiformasikan hal-hal yang wajar dan berimbang," katanya.
Dia mengingatkan potensi terjadinya konflik bisa terjadi di mana saja dan juga bisa bermula dari desa ke kota atau sebaliknya. Namun yang terpenting adalah bagaimana cara untuk mendamaikan para pendukung setelah 22 Juli.
"Kita sudah masuk ke fase baru, karena baru pertama kali capres hanya ada dua dan masyarakat menjadi terbelah, karena itu yang terpenting adalah upaya yang dilakukan bagaimana berdamai setelah mengumumkan hasil," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Komisi X DPR Dorong Gaji Guru Minimal Rp 5 Juta, Respons Pernyataan Prabowo soal Kebocoran Anggaran
-
Siswa SD-SMP Batam Aksi Dukung MBG, DPR: Kemendikdasmen Selidiki Dugaan Mobilisasi Massa
-
Bobby Nasution Hadiri Peresmian 1.151 Km Jalan Inpres, Empat Ruas di Sumut Turut Diresmikan
-
Kasus YTR Berbuntut Desakan Hukuman Kebiri, DPR Minta Polisi Telusuri Korban Lain
-
Bantah Mobilisasi Massa Demo Pro MBG, Bakom RI: Itu Tidak Benar!
-
Selly Gantina Kecam Aksi Biadab Pacar Sekap Perempuan 3 Tahun di Bandung: Tak Boleh Ada Impunitas
-
Jelang 500 Tahun Jakarta, DPRD Minta Aspirasi Warga Jadi Prioritas Pembangunan
-
Bawa Puluhan Bukti! Koalisi Gugat Perjanjian Dagang RI-AS yang Dinilai Tabrak Konstitusi
-
Hotman Paris Pakai Tongkat ke Singapura, Bawa Amanah Rp500 Juta dari Bos Mayapada untuk Yuvita
-
Fakta di Balik Kasus Yuvita: Mengapa Penyiksaan 3 Tahun Bisa Terjadi Tanpa Diketahui Warga?