Suara.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak pasangan capres-cawapres dan penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan tahapan pemilihan presiden hingga tuntas dan sempurna.
"Kita masih melanjutkan babak akhir. Mari dengan penuh tanggung jawab sama-sama kita kawal. Pada 20 Oktober nanti saya bisa akhiri tugas saya dengan harapan semua proses berlangsung dengan baik," kata Presiden saat menyampaikan sambutan dalam silaturahim dan buka puasa bersama yang dihadiri kedua pasangan capres-cawapres di Istana Negara Jakarta, Minggu, (20/7/2014).
Presiden mengatakan proses suksesi kepemimpinan merupakan keniscayaan dan bisa berlangsung dengan baik.
"Kita sambut pemimpin yang baru dan majukan kehidupan rakyat kita, suksesi kepemimpinan keniscayaan yang harus disambut dengan lapang dada dan riang gembira dan pemimpin masa datang kita bantu dan sukseskan," katanya.
Kepala Negara mengingatkan proses demokrasi masih berlangsung dan harus terus berlanjut sehingga jangan ada hal-hal yang bisa mencederainya.
"Kini kita tengah memantapkan transisi demokrasi, mematangkan demokrasi tapi proses belum selesai, banyak yang harus kita perbaiki dan sempurnakan," kata Presiden Yudhoyono.
Dalam pidatonya, Presiden sempat menyitir salah satu hadist yang intinya mengingatkan semua pihak untuk menjauhi prasangka, saling mematai-matai dan saling membenci antara satu umat dengan umat lainnya.
"Silaturahim diantara kita semua seperti ini adalah sesuatu yang baik, rakyat menyukai karena kebersamaan seperti ini yang bisa ciptakan suasana yang teduh terlebih manakala suhu politik di tanah air menghangat," katanya.
Ia menambahkan,"saya katakan bahwa persatuan dan persaudaraan kita sungguh penting. Harganya akan mahal bila bangsa terpecah, untuk menyatukannya kembali bukan sesuatu yang mudah".
Silarutahim dan buka puasa yang dilangsungkan di Istana Negara dihadiri selain oleh pasangan capres-cawapres nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan capres-cawapres nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla juga dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara, sejumlah menteri kabinet Indonesia Bersatu II. (antara)
Berita Terkait
-
Pilpres AS Kamala Harris KO, Sempat Dukung Komunitas LGBT di Amerika Serikat
-
Hasil Quick Count Pilpres AS: Donald Trump 51,2 Persen, Ini Perolehan Suara Kamala Harris
-
Demokrasi Terancam? 73% Pemilih Khawatir Jelang Hasil Pilpres AS
-
Ditengah Demo Ricuh di Venezuela Tolak Hasil Pemilu, Nicolas Maduro Rombak Total Kabinet
-
Pemimpin Oposisi Ajak Rakyat Venezuela Tolak Hasil Pilpres, Machado: Seluruh Dunia Akan Bersatu
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari APBD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
WNA Ribut dan Diseret di Terminal 3 Soetta! Polisi Sampai Panggil Penerjemah Mandarin untuk Mediasi
-
Bau Orba di Balik Polemik Surat Demo BEM UI, Polisi Sengaja Bungkam Kritik?
-
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Saksi Kasus Fadia Arafiq, Pemkab Pekalongan Tegaskan Tak Ada Pengondisian
-
Tarif Transjabodetabek Mau Naik, Bos TJ Tetap Pertimbangkan Kantong Warga
-
NHM Raih Penghargaan PROPER Biru, Cerminan Kinerja Pengelolaan Lingkungan yang Taat
-
Judi Berkedok Permainan Anak Timezone Dibongkar di Jakarta, DPR Minta Bandar Dikejar
-
Ada Perbaikan Videotron, Jalur Cepat Semanggi Ditutup Lima Malam
-
KPK Dalami Dugaan Suap Rp21 Miliar Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama
-
Datang ke Jakarta Fair Bisa Sekalian Bayar Pajak Kendaraan, Begini Caranya
-
Jangan Tergiur SIM Instan! Korlantas: Hanya Polri Institusi Sah Terbitkan Izin Mengemudi