Suara.com - Rusia, mengkritik laporan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang situasi hak asasi manusia di Ukraina bagian timur sebagai "bias" dan "munafik".
"Kesimpulan utama kami adalah bahwa laporan tersebut bias dan bahkan munafik," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Alexander Lukashevich dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada Selasa (29/7/2014), waktu setempat.
"Pesan utamanya adalah bahwa pemerintah Ukraina dapat dengan sah terus menggunakan pasukan untuk membangun kembali ketertiban di timur negara itu," katanya.
Laporan PBB yang diumumkan, Senin (28/7/2014), merupakan laporan keempat terkait situasi hak asasi manusia di Ukraina timur, tempat kelompok separatis pro-Rusia dan pasukan pemerintah telah bertempur sejak pertengahan April.
Laporan itu, yang menyebutkan data terbaru bahwa lebih dari 1.100 orang telah tewas dan 100 ribu orang telah mengungsi akibat konflik, mengecam baik kelompok separatis dan pasukan pemerintah karena menggunakan senjata berat di daerah-daerah padat penduduk.
Rusia telah dituduh oleh Barat memasok senjata berat dan bantuan lainnya untuk kelompok separatis, tuduhan yang dibantah Moskow.
"Laporan dari misi pengamat PBB kehilangan hal yang paling penting, sebuah seruan agar pemerintah Ukraina segera menghentikan operasi militer yang sedang dilakukan terhadap rakyatnya sendiri," kata Lukashevich.
"Tanpa itu, berbicara tentang hak asasi manusia di Ukraina tidak masuk akal," tambahnya.
Lukashevich mengatakan, misi pemantauan PBB di Ukraina harus bekerja untuk mewujudkan gencatan senjata dan memulai dialog. (Reuters/AFP)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
Terkini
-
Berani! Anggota DPR Polandia Pamer Bendera Israel Bergambar Nazi di Sidang Parlemen
-
Menaker Dorong Balai K3 Perkuat Pencegahan, Tekan Angka Kecelakaan Kerja
-
Dalih Akses Sulit, Pasukan Oranye di Matraman Sapu Sampah ke Sungai: Langsung Kena SP1
-
Bela Donald Trump, Ketua DPR AS Sebut Paus Leo XIV Harusnya Siap Dikomentari
-
PM Armenia Pamer Kedeketan dengan Rusia, Komunikasi Sangat Intensif
-
Janji Xi Jinping kepada Trump: Pastikan Tak Ada Pasokan Senjata China untuk Iran
-
Rusia Bela Hak Nuklir Iran, Lavrov Sebut Pengayaan Uranium untuk Tujuan Damai
-
Kisah Siswa Pulau Batang Dua Tempuh Ujian Kelulusan di Tenda Pengungsian
-
ILUNI UI Soroti Risiko Hukum di Balik Transformasi BUMN: Era Baru, Tantangan Baru
-
H-7 Keberangkatan, Pemerintah: Persiapan Haji 2026 Hampir Rampung 100 Persen