Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan, pemerintah tidak akan memfasilitasi warga negara Indonesia (WNI) yang ingin berangkat ke Palestina untuk ikut berperang (berjihad).
"Kepedulian dan solidaritas masyarakat Muslim Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza, akan lebih bermanfaat apabila diwujudkan dalam bentuk bantuan kemanusiaan. Pemerintah tidak akan memfasilitasi apabila keinginan ke Palestina itu untuk berperang," katanya.
Ia menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah menyerukan gencatan senjata dilakukan sekarang juga untuk menghentikan serangan brutal terhadap warga sipil.
"Indonesia juga secara konsisten dan tegas mendukung kemerdekaan bangsa Palestina," katanya.
Sejak dimulai serangan biadab Israel laknatullah, pada 8 Juli 2014 lalu, menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menewaskan lebih dari 1.200 warga Palestina terutama warga sipil dan melukai lebih dari 7.000 lainnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak awal telah menyerukan agar Israel menghentikan serangan dan gencatan senjata yang diawasi PBB.
Presiden Yudhoyono juga menyerukan agar masyarakat internasional turut berpartisipasi guna menghentikan kekerasan yang mengakibatkan korban penduduk sipil tersebut.
Pemerintah Indonesia juga telah memberikan bantuan kemanusian sebesar satu juta dolar AS serta bantuan obat-obatan untuk penduduk Jalur Gaza.
Presiden Yudhoyono dalam hampir setiap kesempatan selalu menegaskan dukungannya terhadap perdamaian di Tanah Palestina dan mendukung kemerdekaan Palestina. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan