Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, meminta calon presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, tidak merekrut calon menteri yang terindikasi korupsi.
"Komitmen Jokowi-JK harus diimplentasikan dalam merekrut calon menteri. Jangankan yang sudah jadi tersangka kasus korupsi, orang yang terindikasi atau ada indikasi, disebut-sebut ikut terindikasi, jangan dipilih dan tidak boleh masuk dalam jajaran kabinet Jokowi-JK," kata Sudding, Senin (11/8/2014).
Sudding menambahkan bila Jokowi-JK tetap merekrut calon menteri yang terindikasi korupsi, maka pemerintahan akan tersandera.
"Ini akan jadi preseden buruk. Jokowi-JK akan tersandera. Jadi calon menteri itu harus betul-betul orang bersih dan bersama membangun bangsa," kata dia.
Jokowi, kata Sudding, harus bekerjasama dengan lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Caranya, Jokowi, harus kerjasama dengan penegak hukum untuk mendapatkan rekomendasi siapa saja calon menteri yang benar-benar bersih. Jokowi nanti bisa dapatkan apakah si A, B, C ada terindikasi korupsi atau tidak," kata Sudding.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
1.131 Aktivis Dikriminalisasi, ICEL dan Koalisi Sipil Desak Kapolri Terbitkan Perkap Anti-SLAPP
-
Kemajuan yang Membebani: Ketika Perempuan Jadi Korban Pertama Pembangunan
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum
-
Ira Puspadewi Cs Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Penyidik KPK: Tamparan Penegak Hukum
-
Heboh Bandara 'Ilegal' di Morowali, Benarkah Diresmikan Jokowi? Fakta Dua Bandara Terungkap
-
TKI Asal Temanggung Hilang Selama 20 Tahun di Malaysia, Ahmad Luthfi Pastikan Kondisinya Aman