Suara.com - KPU Jakarta Utara akhirnya mengakui kelupaan memasukan data daftar pemilih khusus (DPK) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Jakarta Utara.
Dalam sidang sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK), Anggota KPU Jakarta Utara Priyanda Anata mengungkapkan baru menyadari soal itu setelah membuka kotak suara di dua TPS, yakni TPS 26 dan TPS 104 Kelurahan Sunter Agung.
Namun kata Priyanda, hal itu sudah diklarifikasi dengan memanggil PPK dan ketua KPPS di dua TPS yang bersangkutan.
"Lalu dari proses itu ketua PPK memanggil ketua KPPS di TPS tersebut untuk klarifikasi kenapa data tersebut ngga ada," kata Priyanda saat memberikan kesaksiannya di Kantor MK, Jakarta, Senin (11/8/2014).
Dalam klarifikasi, Priyanda menjelaskan alasan DPK dan KTP itu tidak dimasukan dalam data. Ketua KPPS yang tidak disebutkan namanya itu, kata Priyanda kelelahan hingga lupa memasukan dua dokumen tersebut.
"Dia (Ketua KPPS) kelelahan dan kelupaan memasukan data," kata Priyanda.
Namun, dia memastikan, hal itu hanya masalah admintratif. Sebab, bukti otentiknya masih dipegang oleh masing-masing KPPS.
"Sebetulnya itu ada. Dipegang masing-masing KPPS," terangnya.
Hingga kini sidang masih berlangsung dan sudah meminta keterangan dari 25 saksi yang diajukan KPU.
Rencananya, sidang akan dilanjutkan dengan memeriksa 25 saksi dari pihak Jokowi-JK dan 25 saksi dari pihak Prabowo-Hatta.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Amerika Akui Tak Mampu Hadapi Drone-drone Iran
-
DPRD DKI: Sengkarut Tata Ruang Jakarta Harus Dibenahi!
-
Tolak Perang untuk Israel, Tangan Mantan Marinir AS Patah Ditarik Paksa oleh Senator di Ruang Sidang
-
YLBHI Desak Jaminan Hak Berserikat dan Kekuatan Eksekusi Hukum dalam RUU PPRT
-
Sumbang Devisa Rp253 Triliun, Rieke PDIP Tagih Pengesahan RUU PPRT yang Mangkrak 22 Tahun
-
Tragedi Perang Jeli Remaja Makassar: Saat Senjata Mainan Dibalas Timah Panas
-
Jakarta Darurat Hunian, DPRD DKI Wanti-wanti Nasib Warga Terdampak Relokasi Normalisasi Sungai
-
Bukan Suap Biasa, KPK Jerat Bupati Pekalongan dengan Pasal Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Jasa
-
Dewan Perdamaian Lumpuh: Pembicaraan Tertunda Akibat Perang Iran
-
Dampak Perang Iran-AS-Israel: Bagaimana Nasib Ekonomi-Politik Indonesia?