Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) rupanya tidak mengakui pelaksanaan hasil Pilpres 2014 di dua distrik di Papua.
Anggota Bawaslu Nasrullah mengatakan, hal itu disebabkan karena adanya kecurangan dan tidak dijalankannya rekomendasi Bawaslu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua.
"Saat rekapitulasi nasional kita merekomendasikan dan disepakati wilayah Mapia Barat dan Mapia Tengah, Kabupaten Dogiyai kita nolkan," kata Nasrullah dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (13/8/2014).
Alasan tidak diakuinya suara di kedua distrik itu adalah supaya tidak merugikan peserta Pilpres. Rekomendasi Bawaslu ini pun sudah disetujui semua pihak saat rekapitulasi nasional di KPU RI, kecuali saksi pasangan nomer 1.
"Saksi pasangan nomor 1 keburu walk out," katanya.
Awalnya, Nasrullah menceritakan, Bawaslu menyelidiki proses pemilihan di dua distrik ini. Dalam penyelidikannya, tidak ditemukan pemungutan suara di dua distrik tersebut, baik dengan sistem noken atau sistem apa pun.
"Kita putuskan tidak ada pemungutan suara di dua distrik ini," jelasnya.
Namun, saat rekapitulasi Kabupaten, muncul hasil pemilihan dari dua distrik tersebut. Dengan hasil jumlah suara itu seluruhnya untuk pasangan nomor dua.
Nasrulloh mengungkapkan hampir 18 ribu suara, untuk Mapia Barat sekitar 6.000 suara lebih, dan Mapia Tengah 11 ribu lebih.
"Kita keluarkan rekomendasi pada KPU untuk melakukan pemilihan ulang. Namun tidak dapat dilaksanakan karena berbagai alasan," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- PJJ Jakarta 18 Agustus 2026 Besok: Berlaku untuk Sekolah Negeri-Swasta, ASN Boleh WFH 50 Persen
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan
-
Perempuan Belanda Ini Kritik Pedas Pemain Keturunan Indonesia, Ada Apa?
-
Dari Paskibraka hingga Penerjun, Prabowo Jamu Petugas Upacara HUT RI di Hambalang
-
PHR Zona 4 Perkuat Budaya HSSE, Keselamatan Kerja Jadi Prioritas Operasi Hulu Migas
-
Bukan Klaim! KPK Punya Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang
-
Kuota Internet Tak Lagi Hangus, Siapa yang Harus Menanggung Beban Biaya dan Kapasitas Jaringan?
-
Senjata Canggih Tak Cukup Jaga Kedaulatan RI! Ada 3 Hal yang Wajib Diperkuat Prabowo
-
Pelabuhan Diminta Seaman Bandara, DPR Dorong Pemisahan Kapal Barang dan Penumpang
-
BRI Sediakan Fasilitas Cicilan 0 Persen Hingga 12 Bulan di AZKO