Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) rupanya tidak mengakui pelaksanaan hasil Pilpres 2014 di dua distrik di Papua.
Anggota Bawaslu Nasrullah mengatakan, hal itu disebabkan karena adanya kecurangan dan tidak dijalankannya rekomendasi Bawaslu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua.
"Saat rekapitulasi nasional kita merekomendasikan dan disepakati wilayah Mapia Barat dan Mapia Tengah, Kabupaten Dogiyai kita nolkan," kata Nasrullah dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (13/8/2014).
Alasan tidak diakuinya suara di kedua distrik itu adalah supaya tidak merugikan peserta Pilpres. Rekomendasi Bawaslu ini pun sudah disetujui semua pihak saat rekapitulasi nasional di KPU RI, kecuali saksi pasangan nomer 1.
"Saksi pasangan nomor 1 keburu walk out," katanya.
Awalnya, Nasrullah menceritakan, Bawaslu menyelidiki proses pemilihan di dua distrik ini. Dalam penyelidikannya, tidak ditemukan pemungutan suara di dua distrik tersebut, baik dengan sistem noken atau sistem apa pun.
"Kita putuskan tidak ada pemungutan suara di dua distrik ini," jelasnya.
Namun, saat rekapitulasi Kabupaten, muncul hasil pemilihan dari dua distrik tersebut. Dengan hasil jumlah suara itu seluruhnya untuk pasangan nomor dua.
Nasrulloh mengungkapkan hampir 18 ribu suara, untuk Mapia Barat sekitar 6.000 suara lebih, dan Mapia Tengah 11 ribu lebih.
"Kita keluarkan rekomendasi pada KPU untuk melakukan pemilihan ulang. Namun tidak dapat dilaksanakan karena berbagai alasan," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
-
Heboh Merger GrabGoTo, Begini Tanggapan Resmi Danantara dan Pemerintah!
Terkini
-
Babak Baru PPHN: Ahmad Muzani Minta Waktu Presiden Prabowo, Nasib 'GBHN' Ditentukan di Istana
-
KPK Digugat Praperadilan! Ada Apa dengan Penghentian Kasus Korupsi Kuota Haji Pejabat Kemenag?
-
Tiga Hari ke Depan, Para Pemimpin Dunia Rumuskan Masa Depan Pariwisata di Riyadh
-
Terkuak! Siswa SMAN 72 Jakarta Siapkan 7 Peledak, Termasuk Bom Sumbu Berwadah Kaleng Coca-Cola
-
Drama 6 Jam KPK di Ponorogo: Tiga Koper Misterius Diangkut dari Ruang Kerja Bupati Sugiri Sancoko
-
Bukan Terorisme Jaringan, Bom SMAN 72 Ternyata Aksi 'Memetic Violence' Terinspirasi Dunia Maya
-
Revolusi Digital Korlantas: Urus SIM, STNK, BPKB Kini Full Online dan Transparan, Pungli Lenyap
-
Babak Baru Horor Nuklir Cikande: 40 Saksi Diperiksa, Jejak DNA Diburu di Lapak Barang Bekas
-
Dua Menko Ikut ke Sydney, Apa Saja Agenda Lawatan Prabowo di Australia?
-
Tak Hanya Game! Politisi PKB Desak Pemerintah Batasi Medsos Anak Usai Insiden Ledakan SMA 72 Jakarta