Suara.com - Salah satu pendiri Partai Amanat Nasional Abdillah Toha memperkirakan alasan PAN belum memutuskan secara resmi bergabung ke dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla karena belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.
"Saya kira, mereka sedang menjajaki. Kalau mereka masuk dapat apa, misalnya begitu. Mereka kan tidak mau masuk-masuk begitu saja secara gratis," kata Toha kepada Suara.com, Rabu (3/9/2014).
Toha menyinggung soal pertemuan antara Jokowi dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa di rumah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Senin (1/9/2014) malam. Toha memperkirakan pertemuan itu juga belum menemukan kata sepakat.
"Mengenai apa-apa yang diminta PAN, tentu saya tidak tahu, ya," kata Toha. "Intinya, partai-partai kan tidak mau memberikan dukung secara gratis."
Toha tidak bisa memprediksi kapan kesepakatan antara PAN dan Jokowi tercapai.
"Belum tahu, kita tunggu waktu saja. Apakah Jokowi akan lebih kompromisitis, kita belum lihat ada tanda tanda. Kita tunggu saja," katanya.
Jokowi diharapkan jangan terlalu kaku melangkah, mengingat saat ini koalisinya sedang membutuhkan kekuatan tambahan, terutama di DPR RI.
"Jangan terlalu kaku, itu nanti repot di Parlemen. Jadi harus ada kompromi politik. Tapi tentu saja tanpa mengorbankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik," ujar Toha.
Toha kemudian monyontohkan sikap kaku yang ia maksud. Selama ini Partai Demokrat sudah memberikan sinyal untuk bergabung dengan kubu Jokowi-JK. Tapi, ternyata sinyal tersebut tidak direspon dengan cantik.
"Saya khawatir sikap Megawati ke SBY itu terlalu kaku," katanya.
Toha mengapresiasi visi misi Jokowi-JK, tetapi mereka juga harus mempertimbangkan realita politik dengan tetap tidak mengorbankan kepentingan bangsa.
Toha menambahkan bila PAN masuk ke koalisi Jokowi-JK, hal itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Artinya, PAN bisa kembali berperan di pemerintahan dan Jokowi-JK dapatkan tambahan dukungan di DPR RI.
Ketika ditanya bila PAN bergabung dengan Jokowi-JK, berarti harus meninggalkan komitmen di Koalisi Merah Putih, Toha mengatakan, "Saya kira mestinya begitu ya."
Seperti diketahui, saat ini Jokowi-JK masih membutuhkan tambahan kekuatan politik di DPR RI agar jalannya pemerintahan periode 2014-2019 berjalan lancar. Mereka berharap anggota partai Koalisi Merah Putih yang selama ini mendukung Prabowo-Hatta untuk bergabung mendukung pemerintahan.
Berita Terkait
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah
-
Takjub Adab Jokowi Cium Tangan Abu Bakar Ba'asyir, Amien Rais Terenyuh: Buat Saya Artinya Dalam
-
Dokter Tifa Tawarkan Obat Autoimun Manjur untuk Jokowi, Syaratnya Cuma Satu: Tobat Nasuha!
-
Alarm untuk Roy Suryo? Denny Darko Ramal Polemik Ijazah Jokowi Berakhir Bui: Mereka Akan Lupa Diri
-
Gubernur Aceh Mualem Jajan Es Krim di Motor Pelat BK, Sindir Gubsu Bobby Nasution?
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
Terkini
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line