Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) beda paham dengan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) soal gaji menteri yang akan dinaikan. Menurutnya, yang terpenting adalah kerja dulu baru ngurusin gaji.
"Gaji menteri berapa sih? Saya belum ngerti. Mestinya ada kalkulasinya, nanti itu setelah pelantikan. Yang mau naikan gaji menteri siapa? Tanya Pak JK. Wong kita dilantik belum kok, kerja aja belum, ngurusi naik gaji," kata Jokowi di rumah dinas Kegebernuran DKI Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK), mengatakan perlunya dinaikan gaji menteri, selain sudah lama tidak naik, hal itu guna mencegah menteri-menteri itu bekerja tidak baik.
"Kita sadar gaji menteri Rp19 juta per bulan. Bandingkan gaji anggota DPR Rp70 juta per bulan, dapat fasilitas macam-macam," katanya.
Dirut Badan Usaha Milik Negara pun kata JK, gajinya berkali-kali lipat dari gaji menteri. Selain itu Komisioner KPK, kata dia, gajinya juga mencapai Rp75 juta.
JK menegaskan gaji yang tidak kunjung naik dan terhitung rendah di antara pejabat lainnya adalah presiden dan menteri.
Oleh karena itu tidak heran jika ada menteri yang tergiur untuk melakukan aksi korupsi. JK pun berharap menteri-menter di kabinetnya nanti akan menerima gaji yang lebih baik. "Kita realistis juga, kalau gajinya segitu bagaimana?" ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Kasus Andrie Yunus Dinilai Bergantung pada Political Will Prabowo
-
Berkas Perkara Sudah di Pengadilan, Komnas HAM Desak Polri Lanjutkan Penyidikan Kasus Andrie Yunus
-
4 Laporan Dasco ke Prabowo Usai Presiden Lakukan Diplomasi ke Prancis dan Rusia
-
Tolak Damai! Tersangka Roy Suryo Cs Pilih Bertarung di Pengadilan Kasus Ijazah Jokowi
-
Meski SP3 Rismon Terbit, Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ijazah Jokowi Belum Selesai
-
Menhut Ungkap Strategi Baru Penguatan Pasar Karbon Nasional,
-
Izin Periksa Pelaku Tak Kunjung Turun, TNI Halangi Langkah Komnas HAM Usut Teror Aktivis KontraS?
-
Marak Pejabat Korupsi Gegara Biaya Politik Mahal, KPK Usul Reformasi Pembiayaan Kampanye
-
103 Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Resmi Diumumkan, Ini Daftar Lengkapnya
-
Lonceng Kematian Kelas Menengah? Riset Sebut Populasinya Sisa 16,9%, Satu Pekerjaan Tak Lagi Cukup